Harianmedia — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan perjalanan pemerintahan selama 21 bulan sekaligus berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.
Pidato tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prabowo menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan apa yang telah dikerjakan pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya, hasil yang mulai terlihat, serta sejumlah persoalan yang menurutnya masih harus diselesaikan.
Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 setelah dilantik dalam Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober 2024. Sehari setelah pelantikan, Prabowo melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang membantu menjalankan pemerintahan.
Dalam pidato pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyebut pemerintahannya telah berjalan selama 21 bulan atau 663 hari. Menurut Prabowo, selama periode tersebut pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menangani berbagai persoalan negara. Ia mengatakan sebagian persoalan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Prabowo menyebut jumlah tersebut berarti pemerintah rata-rata mengambil satu kebijakan transformatif setiap lima hari. Ia menyampaikan capaian itu sebagai bagian dari kerja pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat dan menyelesaikan persoalan yang dinilai membutuhkan keputusan serta tindakan pemerintah.
Dalam menjalankan pemerintahan, Prabowo juga menyampaikan empat pedoman utama yang menjadi landasan kerja pemerintah. Pedoman pertama adalah melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pedoman kedua adalah menjaga dan melindungi kepentingan nasional yang vital, termasuk mengelola kekayaan bangsa untuk kemakmuran rakyat.
Pedoman ketiga yang disampaikan Prabowo adalah mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sementara pedoman keempat adalah memastikan kebijakan pemerintah berorientasi pada kepentingan rakyat serta anak dan cucu sebagai generasi penerus.
Salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam pidato tersebut adalah sektor pangan. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal pemerintah yang dirancang selama empat tahun. Ia juga memaparkan sejumlah kebijakan yang disebut telah dilakukan untuk mendukung sektor pertanian dan pangan.
Dalam sektor pupuk, Prabowo menyampaikan pemerintah telah menghapus 145 aturan terkait penyaluran pupuk. Menurut keterangan yang disampaikan dalam pidatonya, langkah tersebut turut membuat harga pupuk turun sebesar 20 persen. Prabowo juga menyebut kebijakan itu berkaitan dengan peningkatan laba PT Pupuk Indonesia sebesar 252,8 persen.
Prabowo juga menyebut delapan komoditas utama yang menurut pemerintah telah mencapai kondisi swasembada pada tahun ini. Komoditas tersebut terdiri dari beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pemaparan pemerintah mengenai perkembangan sektor pangan.
Selain pangan, sektor energi menjadi bagian lain yang disampaikan Presiden. Prabowo menyebut Indonesia mulai mewujudkan swasembada bahan bakar minyak jenis solar melalui produksi diesel berbasis biodiesel B50. Ia mengatakan sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut juga memberikan dampak terhadap penghematan devisa. Ia menyebut penghematan yang diperoleh mencapai sekitar Rp170 triliun atau setara dengan sekitar 9,5 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut merupakan angka yang disampaikan Presiden dalam pidatonya sebagai bagian dari laporan capaian pemerintah.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga membahas kesejahteraan aparatur di bidang peradilan. Ia menyampaikan bahwa penghasilan hakim junior mengalami peningkatan hingga 280 persen. Prabowo menyebut peningkatan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kesejahteraan hakim sekaligus memperkuat kemandirian lembaga peradilan.
Prabowo juga menyampaikan bahwa penghasilan hakim junior di Indonesia kini berada di atas rata-rata negara ASEAN. Selain itu, ia menyebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melaporkan bahwa penghasilannya saat ini lebih tinggi dibandingkan Ketua Mahkamah Agung Singapura.
Dalam urusan pengawasan terhadap hakim, Prabowo menyampaikan data mengenai laporan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial. Pada periode Januari hingga Juni 2026, Komisi Yudisial disebut menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial juga disebut mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim.
Pemerintah juga menyoroti pembangunan dan pelayanan dasar dalam berbagai sektor. Dalam rangkaian pemaparan mengenai 21 bulan pemerintahan, Prabowo menyampaikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, pangan, energi, ekonomi, serta penguatan pelayanan publik.
Di bidang ekonomi, Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak semata-mata menjadi tujuan akhir. Menurutnya, pertumbuhan dan investasi harus menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan.
Prabowo juga menyampaikan pentingnya kemandirian ekonomi di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik, perang dagang, serta gangguan rantai pasok dunia disebut menjadi alasan Indonesia perlu memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjaga kepentingan nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo tidak hanya memaparkan capaian. Ia juga menegaskan bahwa berbagai hasil yang telah dicapai pemerintah bukan alasan untuk berhenti bekerja. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Prabowo menempatkan kemerdekaan tidak hanya sebagai peristiwa sejarah yang diperingati setiap tahun, tetapi juga sebagai keadaan yang harus dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, ia menegaskan pemerintah akan terus bekerja untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Pidato Kenegaraan pada 14 Agustus 2026 menjadi momentum bagi Prabowo untuk menyampaikan laporan mengenai perjalanan pemerintahannya sejak dilantik pada Oktober 2024. Setelah 21 bulan atau 663 hari menjalankan pemerintahan, Presiden menyampaikan bahwa 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan.
Berbagai bidang menjadi bagian dari laporan tersebut, mulai dari pangan, pupuk, energi, ekonomi, investasi hingga peradilan. Pemerintah menyampaikan sejumlah angka sebagai gambaran kebijakan dan capaian yang telah dilakukan selama periode tersebut.
Prabowo kemudian mengingatkan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan dan pemerintah harus terus bekerja untuk memenuhi amanah rakyat.
Dengan demikian, inti Pidato Kenegaraan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2026 adalah laporan mengenai perjalanan 21 bulan pemerintahan, 121 kebijakan transformatif yang disebut telah dijalankan, serta sejumlah capaian di sektor pangan, energi, ekonomi dan pelayanan publik. Presiden juga menegaskan pentingnya kerja berkelanjutan agar hasil pembangunan dapat semakin dirasakan masyarakat.