Jember, Harianmedia — Alun-Alun Jember dijadwalkan menjadi titik kumpul aksi demonstrasi komunitas pelaku usaha dan pendukung sound horeg pada Senin, 16 November 2026. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait polemik penggunaan pengeras suara berdaya besar yang belakangan menjadi pembahasan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Jember Sound System Community (JSSC) menjadi kelompok yang merencanakan aksi tersebut. Berdasarkan keterangan Ketua JSSC, Arif Sugiartani, demonstrasi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Setelah berkumpul di Alun-Alun Jember, peserta direncanakan bergerak menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, DPRD Jember, dan Polres Jember.
Rencana aksi itu diperkirakan melibatkan sekitar 5.000 peserta. Selain massa, JSSC menyebut sekitar 200 truk sound system disiapkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Setiap truk direncanakan membawa perangkat pengeras suara dengan delapan subwoofer.
Jumlah tersebut merupakan perkiraan dan persiapan yang disampaikan pihak penyelenggara sebelum demonstrasi berlangsung. Angka itu tidak dapat diartikan sebagai jumlah peserta maupun kendaraan yang telah hadir di Alun-Alun Jember.
Aksi tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai keberadaan sound horeg di tengah masyarakat. Sebagian pihak menginginkan adanya pembatasan karena mempertimbangkan kebisingan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Sementara itu, para pelaku usaha sound system meminta agar pemerintah tidak mengambil kebijakan berupa pelarangan secara menyeluruh.
Arif Sugiartani menyampaikan bahwa komunitasnya menghormati masyarakat yang tidak menyukai atau merasa terganggu dengan kegiatan sound horeg. Namun, JSSC menolak apabila seluruh kegiatan tersebut dihentikan melalui kebijakan pelarangan total.
Menurut pihak JSSC, kegiatan sound system tidak hanya berkaitan dengan pemilik perangkat audio. Ada pula kru teknis dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memperoleh penghasilan dari kegiatan hiburan masyarakat. Karena itu, komunitas tersebut meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi apabila larangan menyeluruh diberlakukan.
JSSC menyatakan tidak keberatan apabila kegiatan sound horeg ditata melalui ketentuan yang jelas. Mereka meminta adanya pembahasan bersama untuk menentukan aturan yang dapat diterapkan oleh penyelenggara dan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Polemik sound horeg di Jember sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD Jember pada 5 November 2026. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah unsur, di antaranya pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember, kepolisian, Satpol PP, serta tim ahli DPRD.
Pembahasan itu menyoroti dampak sosial, kesehatan, keselamatan, dan ketertiban umum dari penggunaan pengeras suara berkekuatan tinggi. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan MUI Jember menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengamatan lapangan selama hampir satu bulan, termasuk pengukuran tingkat kebisingan menggunakan alat ukur suara.
Pengukuran tersebut juga mempertimbangkan jarak kegiatan sound horeg dari lokasi yang membutuhkan suasana lebih tenang, seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Persoalan gangguan suara saat kegiatan keagamaan serta potensi dampak terhadap bangunan dan keselamatan masyarakat turut menjadi perhatian dalam pembahasan.
Dari sisi pemerintah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, menyampaikan bahwa penanganan polemik perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang mendukung maupun yang menolak kegiatan sound horeg. Pemerintah diharapkan dapat mencari pengaturan yang tidak mengabaikan hak salah satu kelompok.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Polres Jember juga menjelaskan bahwa kepolisian tidak menerbitkan izin khusus untuk kegiatan sound horeg. Penyelenggara pada umumnya menyampaikan pemberitahuan kegiatan dengan melampirkan persetujuan warga.
Pembahasan turut menyinggung ketentuan batas kebisingan dalam surat edaran bersama, yakni maksimal 80 desibel untuk kegiatan berjalan dan 120 desibel untuk kegiatan statis. Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan dinilai masih perlu mendapat perhatian dan pengawasan.
DPRD Jember juga menyampaikan rencana untuk membahas usulan regulasi lebih lanjut melalui konsultasi publik. Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain batas kebisingan, waktu penyelenggaraan, lokasi, rute kegiatan, serta tanggung jawab pihak penyelenggara.
Menjelang demonstrasi hari ini, MUI Jember meminta kepolisian memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk peserta aksi dan warga yang berada di sekitar lokasi. Perhatian khusus disampaikan terhadap rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas umum yang berpotensi terdampak penggunaan pengeras suara.
MUI juga menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat. Namun, pelaksanaannya diharapkan tidak mengganggu aktivitas warga lain, terutama pasien yang membutuhkan ketenangan, anak-anak yang sedang belajar, serta masyarakat yang menjalankan ibadah.
Salah satu lembaga pendidikan di Jember, Al-Baitul Amien, dilaporkan mengalihkan kegiatan belajar sejumlah unit pendidikan menjadi daring pada Senin, 16 November 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebisingan selama demonstrasi berlangsung.
Dengan Alun-Alun Jember sebagai titik kumpul yang telah direncanakan, aksi hari ini menjadi bagian dari perkembangan polemik pengaturan sound horeg di wilayah tersebut. Aspirasi yang disampaikan para pelaku usaha berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan dan kepastian aturan, sedangkan perhatian kelompok yang meminta pembatasan berkaitan dengan kebisingan, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat.
Hingga informasi yang menjadi dasar penulisan artikel ini, jumlah peserta yang benar-benar hadir, jumlah truk yang mengikuti aksi, serta hasil penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan pihak terkait belum dapat dipastikan. Perkembangan tersebut perlu dibedakan dari rencana awal yang disampaikan oleh komunitas penyelenggara.

