Jakarta, Harianmedia — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya. Langkah tersebut ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan MPR yang menyepakati penyelenggaraan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB.
Rapat gabungan tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya.
Sebelumnya, Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen pada Kamis, 12 November 2026, untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Kedatangannya diterima Ketua MPR Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan lembaga tersebut di Gedung Nusantara III.
Pertemuan itu berlangsung sekitar 20 menit. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat yang berisi pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian membacakan pokok isi surat tersebut di hadapan awak media. Dalam suratnya, Gibran menyatakan bahwa keputusan untuk berhenti diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Gibran juga menyampaikan bahwa surat dengan isi serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat tersebut, ia meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah menerima surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026, pimpinan MPR langsung mengadakan rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya. Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa terdapat empat agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama adalah menentukan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Penentuan jadwal sidang menjadi salah satu tahapan penting karena pemilihan Wakil Presiden pengganti harus dilakukan melalui Sidang Paripurna MPR. Oleh sebab itu, tanggal pelaksanaan sidang perlu dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu dalam rapat gabungan.
Agenda kedua adalah menyepakati pengiriman surat dari pimpinan MPR kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui Sidang Paripurna MPR.
Mekanisme tersebut mengikuti ketentuan konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dengan demikian, MPR akan memilih satu orang dari dua nama yang diajukan Presiden melalui sidang paripurna.
Agenda ketiga berkaitan dengan pembentukan tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden. Tim tersebut akan bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan dari dua nama yang nantinya disampaikan oleh Presiden.
Pemeriksaan berkas diperlukan agar setiap calon yang diajukan dapat mengikuti proses pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembentukan tim verifikasi juga menjadi bagian dari persiapan administratif sebelum MPR menyelenggarakan sidang pemilihan.
Sementara itu, agenda keempat adalah pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Presiden. Tim tersebut akan mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna.
Keempat agenda tersebut menjadi pokok pembahasan yang telah disiapkan untuk rapat gabungan pada Jumat siang. Hasil pertemuan nantinya akan menentukan langkah lanjutan, termasuk jadwal sidang paripurna, pengiriman surat kepada Presiden, serta persiapan administrasi dan dokumen yang diperlukan.
Pengisian jabatan Wakil Presiden juga memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diberikan waktu paling lama 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Dengan adanya ketentuan tersebut, proses pengisian jabatan tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan pimpinan MPR. Terdapat tahapan yang harus dilalui, mulai dari pembahasan dalam rapat gabungan, pengajuan dua nama oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan calon, hingga pemilihan melalui Sidang Paripurna MPR.
Hingga menjelang rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, nama dua calon pengganti Gibran belum ditetapkan. Jadwal resmi Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru juga masih menjadi bagian dari pembahasan yang akan dilakukan oleh MPR.
Melalui rapat gabungan tersebut, MPR akan membahas persiapan dan mekanisme lanjutan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya pada 12 November 2026. Keputusan mengenai tahapan berikutnya akan bergantung pada hasil pembahasan dan kesepakatan dalam rapat