Bali, Harianmedia — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana bersama Aliansi Bali Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Bali, Denpasar, pada Senin (22/6/2026). Aksi tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa terkait berbagai isu nasional dan daerah yang mereka nilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Sebelum tiba di depan gedung DPRD Bali, massa mahasiswa terlebih dahulu melakukan long march dari kawasan sekitar Lapangan Timur Renon. Mereka berjalan kaki secara berkelompok sambil membawa berbagai alat peraga seperti spanduk, poster, dan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada publik dan para wakil rakyat.
Setibanya di depan Kantor DPRD Bali, massa kemudian langsung menggelar aksi dan orasi secara bergantian. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan sejumlah isu yang mencakup demokrasi, supremasi sipil, kondisi ekonomi, akses pendidikan, hingga persoalan lingkungan hidup yang dinilai semakin membutuhkan perhatian serius.
Selama aksi berlangsung, para mahasiswa juga menggelar mimbar bebas sebagai ruang untuk menyampaikan pandangan masing-masing kelompok. Sejumlah spanduk dengan beragam tulisan kritik turut dibentangkan di lokasi aksi, mencerminkan beragam isu yang diangkat dalam demonstrasi tersebut.
Aksi yang berlangsung pada siang hingga sore hari itu sempat mengalami penundaan waktu pergerakan dari titik awal. Meski demikian, massa tetap melanjutkan agenda aksi hingga tiba di lokasi dan menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung DPRD Bali.
Pengawalan aparat keamanan terlihat dilakukan sepanjang jalannya aksi, baik saat long march maupun saat massa berkumpul di depan gedung dewan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan situasi tetap terkendali dan arus lalu lintas di sekitar lokasi tidak terganggu secara berlebihan.
Dalam penyampaian aspirasi, mahasiswa menegaskan bahwa berbagai persoalan yang mereka angkat merupakan bagian dari keprihatinan terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Mereka menilai bahwa isu-isu seperti demokrasi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan publik perlu mendapatkan respons yang lebih konkret dari pihak terkait.
Aksi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi mahasiswa di Bali yang secara rutin dilakukan dalam berbagai momentum. Melalui aksi ini, mahasiswa berharap agar suara mereka dapat diterima dan ditindaklanjuti melalui jalur komunikasi resmi dengan lembaga legislatif daerah.
Perwakilan DPRD Bali kemudian menerima langsung aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi. Dalam kesempatan tersebut, pihak dewan menyatakan apresiasi terhadap penyampaian pendapat yang dilakukan secara damai dan tertib, serta berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, DPRD Bali juga menyampaikan bahwa sebagian isu yang diangkat mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga perlu diteruskan melalui jalur yang lebih luas. Meski demikian, dewan tetap berkomitmen untuk menyampaikan seluruh masukan yang diterima kepada pihak terkait.
Setelah dialog berlangsung, massa aksi secara bertahap mulai membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas di sekitar kawasan DPRD Bali yang sebelumnya sempat melambat juga kembali normal setelah situasi dinyatakan kondusif.
Aksi mahasiswa ini berlangsung tanpa adanya laporan insiden besar di lokasi. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dalam pengawasan aparat dan mendapat ruang penyampaian aspirasi yang terbuka di depan gedung DPRD Bali.
Peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa ruang demokrasi di daerah masih menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap berbagai kebijakan publik. Melalui aksi seperti ini, mahasiswa berharap adanya dialog berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.

