Palangkaraya, Harianmedia — Dua kelompok masyarakat menggelar aksi dengan aspirasi berbeda di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya, pada Jumat, 23 Oktober 2026. Kedua kelompok tersebut sama-sama menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang masih dirasakan di sejumlah wilayah. Namun, pendekatan yang mereka sampaikan berbeda, yakni desakan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional dan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Kelompok pertama yang menggelar aksi adalah Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan Jilid IV. Massa berkumpul di gerbang masuk Kantor Gubernur Kalteng di Jalan RTA Milono, Palangka Raya. Mereka meminta Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meningkatkan status penanganan karhutla menjadi bencana nasional.
Aksi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Melalui unjuk rasa itu, massa ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah provinsi dan meminta perhatian terhadap kondisi yang mereka nilai membutuhkan penanganan lebih serius.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan Jilid IV, Naomi Simamora, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bertujuan menemui gubernur. Massa ingin menyampaikan tuntutan mengenai penanganan karhutla dan dampak asap yang dirasakan masyarakat di Kalimantan Tengah.
Dalam berlangsungnya aksi, situasi sempat menegang ketika sejumlah peserta terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Petugas kemudian memperketat pengamanan untuk menjaga situasi tetap terkendali dan mencegah ketegangan meluas. Kapolresta Palangka Raya Kombes Andiyatna juga turun langsung untuk menenangkan peserta aksi dan mengimbau mereka menyampaikan aspirasi dengan tertib.
Sementara itu, kelompok kedua yang menggelar kegiatan di kawasan yang sama adalah Gerakan Aliansi Rakyat Dayak (Garda) untuk Huma Betang. Kelompok ini melakukan aksi damai di gerbang keluar Kantor Gubernur Kalteng, tepatnya di Jalan G. Obos, Palangka Raya. Berbeda dengan kelompok pertama, Garda menyampaikan dukungan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menangani kebakaran hutan dan lahan.
Dalam aksinya, anggota Garda menyampaikan orasi dan menampilkan tarian daerah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penyampaian pesan mengenai pentingnya kebersamaan masyarakat dalam menghadapi persoalan karhutla dan kabut asap. Mereka juga menyatakan dukungan kepada TNI, Polri, serta para relawan yang terlibat dalam upaya penanganan kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
Juru bicara Garda, Frides Mahaga, menyampaikan pandangannya mengenai respons pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah, termasuk pengiriman bantuan logistik, menjadi bagian penting dalam membantu penanganan karhutla. Garda mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya penanggulangan kebakaran dan menjaga kondisi wilayah masing-masing.
Frides juga menyatakan bahwa pihaknya tidak melarang kelompok masyarakat lain menyampaikan kritik maupun tuntutan kepada pemerintah. Ia berharap perbedaan pandangan dapat disampaikan melalui cara yang tertib dan tidak berujung pada tindakan yang merugikan pihak lain. Menurutnya, kerja sama berbagai unsur masyarakat diperlukan untuk menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Dua aksi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan Jilid IV menekankan perlunya peningkatan status penanganan menjadi bencana nasional, sedangkan Garda menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah dan mengajak masyarakat memperkuat kebersamaan dalam menghadapi bencana tersebut.
Meski membawa aspirasi berbeda, kedua kelompok sama-sama menjadikan persoalan karhutla dan kabut asap sebagai perhatian utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi isu penting bagi masyarakat, terutama berkaitan dengan dampak lingkungan dan kehidupan sehari-hari warga di wilayah terdampak.
Hingga sekitar pukul 16.00 WIB pada Jumat sore, ratusan peserta dari kedua kelompok masih berada di kawasan Kantor Gubernur Kalteng. Aparat kepolisian terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Aksi kedua kelompok dilaporkan tetap dapat dikendalikan meskipun sempat terjadi ketegangan dan saling dorong di salah satu titik.
Peristiwa ini menjadi gambaran beragamnya aspirasi masyarakat terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Di satu sisi, terdapat kelompok yang meminta peningkatan status penanganan bencana agar persoalan tersebut mendapat perhatian lebih besar. Di sisi lain, kelompok masyarakat lainnya menyampaikan dukungan kepada pemerintah dan mengajak seluruh pihak berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran serta dampak kabut asap.