Harianmedia — Pemerintah Singapura melalui Badan Lingkungan Nasional atau National Environment Agency (NEA) mengirimkan surat tindakan pencegahan kepada tujuh perusahaan yang memiliki lahan konsesi di Indonesia. Langkah tersebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga menghasilkan asap hingga bergerak menuju wilayah Singapura.
Pengumuman itu disampaikan pada Jumat, 16 Oktober 2026, ketika kabut asap masih menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara. NEA menyatakan pemantauan dilakukan menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk peta titik panas, data meteorologi, serta citra satelit untuk mengamati pergerakan asap dari kebakaran di kawasan regional.
Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan yang disampaikan NEA, terdapat indikasi asap dari kebakaran di lahan yang berada dalam konsesi tujuh perusahaan di Indonesia telah bergerak menuju Singapura. Atas temuan tersebut, NEA mengirimkan pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act.
Tujuh perusahaan yang menerima pemberitahuan tersebut adalah PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, dan PT Bangkanesia.
Dalam pemberitahuan itu, NEA meminta perusahaan mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api atau mencegah penyebarannya di lahan yang dimiliki maupun ditempati perusahaan. Perusahaan juga diminta menghentikan kegiatan pembakaran atau tidak memulai aktivitas pembakaran di lahan tersebut.
Selain itu, ketujuh perusahaan diminta menyerahkan rencana tindakan kepada NEA. Rencana tersebut harus menjelaskan langkah pemadaman kebakaran serta upaya untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Singapura menangani kabut asap lintas batas yang dapat memengaruhi kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Pemerintah Singapura menyatakan akan terus memantau kondisi kebakaran, pergerakan asap, serta tanggapan perusahaan terhadap pemberitahuan yang telah disampaikan.
NEA juga menyatakan tetap berkomitmen mengambil tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas pencemaran kabut asap lintas batas di Singapura. Apabila ditemukan indikasi tambahan yang menghubungkan perusahaan lain dengan kebakaran penyebab kabut asap, otoritas tersebut dapat mempertimbangkan langkah lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemberitahuan tindakan pencegahan ini bukan sekadar permintaan untuk memadamkan api. Melalui aturan yang digunakan, Singapura berupaya meminta tindakan dari pihak yang lahannya diduga berkaitan dengan sumber asap yang melintasi batas negara. Namun, keberadaan pemberitahuan tersebut perlu dibedakan dari putusan pengadilan yang menyatakan suatu perusahaan bersalah.
Dalam konteks penanganan karhutla, pengawasan terhadap lahan yang terbakar menjadi salah satu bagian penting untuk mengetahui sumber kebakaran dan mengurangi dampaknya. Data titik panas dapat membantu menunjukkan lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran, sedangkan citra satelit dan informasi meteorologi dapat digunakan untuk mempelajari arah pergerakan asap.
Meski demikian, penentuan tanggung jawab atas suatu kebakaran membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai informasi yang tersedia. Karena itu, indikasi yang disampaikan dalam pemberitahuan harus dipahami sesuai dengan keterangan resmi yang telah diumumkan, tanpa menyimpulkan bahwa seluruh perusahaan telah terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.
Persoalan kabut asap lintas batas juga berkaitan dengan hubungan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat bergerak mengikuti kondisi angin dan cuaca, sehingga dampaknya tidak selalu terbatas pada wilayah tempat kebakaran terjadi.
Sebelumnya, persoalan kabut asap di kawasan tersebut telah menjadi perhatian dalam berbagai upaya kerja sama regional. Penanganannya melibatkan pemadaman kebakaran, pemantauan kualitas udara, pencegahan pembakaran lahan, serta koordinasi antarpemerintah untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat.
Pemerintah Singapura juga menyatakan kesediaannya untuk membantu upaya penanganan kebakaran di Indonesia melalui dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Bentuk bantuan yang disebutkan mencakup dukungan pemadaman dan kemungkinan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca apabila diperlukan.
Pengiriman pemberitahuan kepada tujuh perusahaan tersebut menambah langkah yang ditempuh Singapura dalam merespons kabut asap pada Oktober 2026. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemantauan, tanggapan perusahaan, serta tindakan yang dapat diambil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, penanganan kebakaran di Indonesia tetap memerlukan upaya pemadaman dan pencegahan di wilayah terdampak. Pengawasan terhadap lahan konsesi, identifikasi sumber api, dan pencegahan kebakaran berulang menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kabut asap yang dapat meluas hingga melintasi batas negara.