Banjarmasin, Harianmedia — Puluhan mahasiswa Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis (22/10/2026) siang. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Massa aksi yang mengenakan almamater kuning bergerak dengan berjalan kaki dari kawasan Taman Kamboja menuju Gedung DPRD Kalsel yang dikenal sebagai Rumah Banjar. Setibanya di lokasi, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi di depan gedung dewan.
Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Mereka meminta adanya perhatian dan langkah konkret pemerintah dalam menangani karhutla, termasuk dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat.
Dalam selebaran aksi yang beredar, mahasiswa menyerukan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Seruan tersebut juga mengajak berbagai kelompok masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasi, mulai dari pekerja, buruh, pedagang, pengemudi ojek daring, sopir truk, komunitas, hingga mahasiswa.
Massa menyatakan akan bertahan di depan Gedung DPRD Kalsel hingga tuntutan yang mereka sampaikan dipenuhi. Aksi ini kemudian diikuti oleh kelompok mahasiswa lain dari berbagai kampus yang datang untuk menyuarakan tuntutan serupa.
Sebelum aksi berlangsung, terdapat dua seruan dengan titik kumpul dan jadwal berbeda. Aliansi Amarah Rakyat Kalsel mencantumkan Taman Kamboja sebagai titik kumpul pada pukul 10.00 Wita dengan tujuan aksi di Kantor DPRD Kalsel.
Sementara itu, seruan aksi yang diunggah akun BEM se-Kalsel mencantumkan Patung Bekantan sebagai titik kumpul pada pukul 12.00 Wita. Massa kemudian dijadwalkan bergerak menuju Gedung DPRD Kalsel pada pukul 13.00 Wita.
Kedua seruan tersebut sama-sama mengangkat persoalan karhutla di Kalimantan Selatan dan mendorong penetapan bencana nasional. Perbedaan titik kumpul dan jadwal menunjukkan adanya pengorganisasian aksi melalui jalur yang berbeda, meskipun tuntutan yang disuarakan memiliki kesamaan.
Seiring berjalannya aksi, massa dari sejumlah kelompok mahasiswa mulai berkumpul di depan Gedung DPRD Kalsel. Kehadiran mereka menambah jumlah elemen yang menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap penanganan karhutla.
Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan masing-masing kelompok mahasiswa. Sejumlah masyarakat juga turut bergabung dalam aksi tersebut, termasuk pengemudi ojek online. Mereka bersama-sama menyuarakan persoalan karhutla yang menjadi perhatian di Kalimantan Selatan.
Di tengah berlangsungnya aksi, terdengar teriakan “revolusi” dari sejumlah peserta. Beberapa peserta juga mengacungkan tiga jari sebagai simbol yang mereka kaitkan dengan semangat Revolusi Prancis, yakni Liberté, Égalité, Fraternité. Ungkapan tersebut memiliki arti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.
Aksi tidak hanya berlangsung dalam bentuk orasi. Perwakilan massa juga terlibat dalam diskusi dengan pimpinan DPRD Kalsel dan unsur pemerintah daerah yang hadir di lokasi. Ketua DPRD Kalsel Supian HK bersama sejumlah anggota dewan mengikuti diskusi tersebut.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan juga hadir dalam pertemuan itu. Diskusi menjadi kesempatan bagi massa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada perwakilan legislatif dan unsur pemerintah daerah.
Tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional menjadi salah satu pokok persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Mahasiswa berharap persoalan kebakaran hutan dan lahan beserta dampaknya mendapatkan perhatian dan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap. Karena itu, tuntutan yang disampaikan mahasiswa turut menyoroti perlunya langkah konkret dalam penanganan persoalan tersebut.
Meski sejumlah kelompok datang melalui titik kumpul yang berbeda, aksi di depan Gedung DPRD Kalsel mempertemukan berbagai elemen yang membawa tuntutan serupa. Kehadiran mahasiswa, masyarakat, dan pengemudi ojek online memperlihatkan keterlibatan sejumlah kelompok dalam menyuarakan persoalan karhutla.
Hingga berita ini ditulis, diskusi antara massa aksi, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, sejumlah anggota dewan, dan Kepala BPBD Kalsel masih berlangsung. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hasil pembahasan maupun keputusan yang diambil terkait tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Aksi pada Kamis, 22 Oktober 2026, tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat mengenai penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Perkembangan selanjutnya masih menunggu hasil komunikasi antara perwakilan massa, DPRD, dan unsur pemerintah daerah yang hadir dalam diskusi tersebut.