Yogyakarta, Harianmedia — Aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Demonstrasi yang diikuti mahasiswa dari sejumlah kampus dan organisasi itu berlangsung sejak siang hingga malam dan sempat diwarnai ketegangan antara massa dengan aparat kepolisian.
Massa mulai berdatangan ke halaman Gedung DPRD DIY sekitar pukul 12.00 WIB. Sejumlah kelompok mahasiswa datang secara bergantian, di antaranya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Selain mahasiswa yang mengenakan jas almamater, terlihat pula kelompok peserta aksi berpakaian serba hitam dengan membawa spanduk bertuliskan “Yogyakarta Melawan”.
Setibanya di lokasi, para peserta menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian. Mereka mengangkat berbagai persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah setelah dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah kelompok menyampaikan tuntutan masing-masing, tetapi secara umum aksi tersebut berfokus pada kebijakan publik, kondisi ekonomi, penanganan bencana, pendidikan, serta persoalan hak asasi manusia.
Salah satu isu yang disorot adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi penanganan kebakaran serta mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak. Mereka juga menyoroti program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dengan tuntutan agar pelaksanaannya dievaluasi secara menyeluruh dan transparan.
Selain itu, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap tata kelola bahan bakar minyak bersubsidi. Mereka meminta adanya perbaikan regulasi, pengadaan, dan transparansi penyaluran BBM bersubsidi di berbagai daerah. Persoalan ekonomi masyarakat, mahalnya biaya pendidikan, kemiskinan, serta pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi bagian dari kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, Forum BEM se-DIY turut menyoroti persoalan sentralisasi kekuasaan, dugaan menguatnya oligarki, pelaksanaan proyek strategis nasional, serta kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Mahasiswa juga mengangkat isu keterlibatan militer dalam urusan sipil, reformasi kepolisian, penegakan hukum, dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu.
Ketegangan mulai terjadi ketika sebagian massa berusaha memasuki gedung DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi lebih lanjut. Sekitar pukul 16.15 WIB, sejumlah peserta aksi di sisi selatan gedung dilaporkan berusaha mendorong pintu masuk, tetapi dihalangi barisan polisi yang berjaga. Situasi tersebut memicu aksi saling dorong antara massa dan aparat.
Dalam perkembangan berikutnya, kaca pintu lobi gedung dilaporkan pecah dan coretan terlihat pada bagian tembok. Aparat berupaya menahan massa agar tidak memasuki area dalam gedung, sedangkan peserta aksi masih bertahan di sekitar pintu masuk sambil menyampaikan tuntutan mereka. Ketegangan sempat mereda, tetapi demonstrasi belum berakhir.
Menjelang malam, sebagian massa masih berada di depan gedung DPRD DIY. Situasi kembali memanas ketika sejumlah peserta melempar botol ke arah barikade aparat. Tumpukan botol mineral juga dilaporkan dibakar di depan lobi gedung. Aksi tersebut membuat petugas keamanan tetap berjaga untuk mengendalikan keadaan di sekitar lokasi demonstrasi.
Perwakilan anggota DPRD DIY kemudian menemui massa untuk membicarakan tuntutan yang disampaikan. Enam anggota dewan dari berbagai fraksi dilaporkan ikut dalam pertemuan tersebut. Perwakilan DPRD menyatakan bersedia menerima aspirasi mahasiswa dan meneruskannya kepada pemerintah pusat karena sebagian besar tuntutan berkaitan dengan kebijakan nasional. Namun, pembicaraan itu belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima seluruh peserta aksi.
Ketegangan kembali meningkat sekitar pukul 21.30 WIB setelah terjadi pelemparan batu ke arah aparat dan petasan dilemparkan ke dekat barisan polisi. Situasi kemudian berkembang menjadi kericuhan yang melibatkan massa mahasiswa, aparat, dan sejumlah warga di sekitar lokasi. Sejumlah peserta aksi diamankan oleh petugas untuk mengendalikan keadaan, sementara beberapa orang dilaporkan mengalami luka ringan dan mendapatkan penanganan.
Menjelang pukul 21.50 WIB, situasi di sekitar lokasi berangsur kondusif. Kepolisian menyampaikan bahwa kondisi kawasan Malioboro telah terkendali setelah rangkaian ketegangan pada malam hari. Pendataan terhadap orang-orang yang diamankan masih dilakukan ketika informasi awal mengenai kejadian tersebut disampaikan.
Demonstrasi pada 20 Oktober 2026 itu menjadi bagian dari aksi mahasiswa untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Berbagai tuntutan yang disampaikan mencakup penanganan bencana, program pemerintah, subsidi energi, pendidikan, ekonomi masyarakat, hingga penegakan HAM. Sementara itu, peristiwa yang berlangsung hingga malam menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD DIY juga diwarnai ketegangan dan kerusakan fasilitas. Tindak lanjut terhadap tuntutan mahasiswa bergantung pada pembahasan dan keputusan pihak pemerintah yang berwenang.