Harianmedia — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah penjelasan mengenai berbagai persoalan pemerintahan dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program tersebut disiarkan pada Rabu, 16 September 2026, dan menjadi ruang bagi Prabowo untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai kebijakan pemerintah, tata kelola pemerintahan, pendidikan, kabinet, hingga hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam sesi tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan. Evaluasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan program yang dijalankan, tetapi juga penempatan pejabat dalam struktur pemerintahan. Menurut Prabowo, seseorang yang mendapatkan tugas dalam pemerintahan harus ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Prabowo juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan evaluasi terhadap jajaran pemerintah dilakukan secara terus-menerus. Menurutnya, perubahan posisi dapat dilakukan apabila diperlukan, termasuk untuk menempatkan seseorang pada posisi yang dinilai sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pemerintahan.
Dalam penjelasannya, Prabowo menyampaikan bahwa perubahan dalam sebuah organisasi merupakan bagian dari proses evaluasi. Ia juga menyebut kemungkinan adanya promosi bagi pejabat tertentu apabila perubahan kabinet dilakukan. Namun, pernyataan tersebut tidak berarti bahwa seluruh susunan kabinet akan langsung mengalami perubahan pada saat itu.
Selain persoalan kabinet, Prabowo turut berbicara mengenai pendidikan dan rencana pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu hal yang disampaikan adalah pembahasan mengenai rekrutmen guru yang dapat kembali ditangani pemerintah pusat. Prabowo menilai sistem tersebut perlu dikaji untuk mendapatkan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional.
Prabowo juga menjelaskan gagasan mengenai pengembangan sumber daya manusia melalui Universitas Republik Indonesia. Menurut penjelasannya, lembaga tersebut dirancang untuk mengumpulkan lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi dan mempersiapkan mereka untuk menjadi bagian dari aparatur negara. Pemerintah juga merencanakan pengembangan sejumlah lembaga pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam ekosistem tersebut.
Pembahasan lainnya menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prabowo menyoroti penggunaan anggaran daerah dan mempertanyakan adanya anggaran yang menurutnya belum digunakan secara optimal. Ia mengatakan pemerintah pusat perlu memastikan dana yang disalurkan kepada daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung persoalan transfer ke daerah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran perlu mempertimbangkan efektivitas penggunaan dana. Menurut penjelasan Prabowo, terdapat kondisi ketika anggaran yang telah ditransfer kepada pemerintah daerah belum digunakan sesuai kebutuhan pembangunan.
Prabowo kemudian memberikan contoh pembangunan infrastruktur dasar di daerah. Ia mempertanyakan masih adanya kebutuhan pembangunan seperti jembatan desa meskipun anggaran telah disalurkan melalui berbagai mekanisme. Pernyataan tersebut disampaikan ketika menjelaskan pandangannya mengenai efektivitas desentralisasi dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Program “Prabowo Menjawab” juga membahas persoalan biaya politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Dalam dialog tersebut, muncul pertanyaan mengenai hubungan antara tingginya biaya politik dengan pengelolaan anggaran daerah. Prabowo kemudian menyampaikan pandangannya mengenai perlunya pembenahan sistem agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai aturan.
Di bidang pertahanan dan keamanan, Prabowo turut menjelaskan mengenai penambahan batalyon TNI. Ia mengatakan pembentukan batalyon baru antara lain ditujukan untuk menjaga kekayaan negara serta mencegah kegiatan ilegal seperti pembalakan liar dan pertambangan ilegal. Prabowo juga menyebut masih terdapat ratusan kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.
Prabowo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pandangannya mengenai politik luar negeri Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Menurut Prabowo, prinsip tersebut memungkinkan Indonesia membangun hubungan dan kerja sama dengan berbagai negara.
Rangkaian penjelasan tersebut menunjukkan bahwa program “Presiden Prabowo Menjawab” pada 16 September 2026 mencakup sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan pemerintahan. Mulai dari evaluasi kabinet, rekrutmen guru, pengembangan aparatur negara, pengelolaan anggaran daerah, hingga pertahanan dan hubungan internasional menjadi bagian dari pembahasan.
Pernyataan Prabowo dalam program tersebut kemudian menjadi perhatian dan diberitakan pada Kamis, 17 September 2026. Sejumlah penjelasan yang disampaikan memberikan gambaran mengenai kebijakan dan arah pemerintahan yang sedang dijalankan, sementara beberapa hal masih berada dalam tahap pembahasan dan evaluasi.