Harianmedia.com – Lembaga survei Politika Research & Consulting (PRC) merilis hasil survei nasional terbaru yang mencerminkan opini publik terhadap kinerja pemerintah, lembaga negara, serta isu-isu politik aktual. Survei yang dilakukan pada 9–18 Juni 2025 melalui metode double sampling terhadap 1.010 responden ini memiliki margin of error sebesar ±3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
PRC mencatat bahwa di tengah perjalanan hampir 8 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kepercayaan publik tertinggi diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tingkat kepercayaan mencapai 91 persen, diikuti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.
Sementara itu, kondisi ekonomi nasional dinilai memburuk oleh 40,9 persen responden, sedangkan kondisi ekonomi rumah tangga cenderung stagnan dengan 38 persen menyatakan “tidak ada perubahan”.
Program Pemerintah: Dikenal Tapi Belum Memuaskan
Dari empat program unggulan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi yang paling dikenal dengan tingkat awareness mencapai 91,4 persen. Namun demikian, tingkat kepuasan terhadap program MBG masih rendah, hanya sekitar 31 persen responden yang mengaku puas atau sangat puas.
Program lainnya seperti Efisiensi Anggaran APBN hanya diketahui oleh 40,6 persen responden, namun mayoritas dari mereka mendukung kebijakan tersebut. Sedangkan program Koperasi Desa Merah Putih dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) masih memunculkan keraguan publik terkait realisasi dan efektivitasnya.
Isu Politik: Publik Mayoritas Tolak Pemakzulan Gibran
Survei ini juga menyoroti beberapa isu politik hangat, termasuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski hanya 46,2 persen responden yang mengikuti wacana tersebut, mayoritas dari mereka menyatakan tidak setuju dengan wacana pemakzulan – termasuk mereka yang mengikuti isu ini melalui media seperti televisi, Facebook, hingga TikTok.
PRC juga mencatat bahwa 58,5 persen responden mengikuti perkembangan pengesahan UU TNI, namun 61,2 persen dari kelompok tersebut menyatakan bahwa UU tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat
Pemilihan Ketum PPP dan PSI: Publik Jagokan Sandi dan Jokowi
Dalam konteks partai politik, hanya 24,4 persen responden yang mengetahui adanya agenda pemilihan Ketua Umum PPP. Di antara nama-nama yang disebutkan, Sandiaga Uno (25,7 persen) dan Anies Baswedan (18,8 persen) dinilai paling layak memimpin PPP.
Sedangkan dalam pemilihan Ketua Umum PSI, 28,8 persen publik mengetahui agenda tersebut. Menariknya, Joko Widodo (21,4 persen) dan Kaesang Pangarep (14 persen) muncul sebagai dua figur yang paling banyak diharapkan memimpin PSI.
“Survei ini diharapkan menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi pemerintah serta pemangku kepentingan atas program dan isu yang sedang berjalan,” ungkap PRC dalam rilis resminya.
Wafi 
ᴍʀ.ꜱɪʀᴇɢᴀʀ