Harianmedia.com – Premanisme di Indonesia bukan hal baru. Namun yang menjadi perhatian serius akhir-akhir ini adalah maraknya preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang kerap meresahkan masyarakat. Mereka tidak hanya menuntut “jatah keamanan” tetapi juga melakukan pemalakan, intimidasi, hingga perusakan dengan dalih menjaga ketertiban atau menegakkan ideologi ormas tertentu.
Banyak dari mereka memanfaatkan atribut ormas untuk berlindung dari hukum. Inilah yang membuat Satgas Premanisme, di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia, bergerak cepat melakukan penertiban dalam beberapa pekan terakhir.
Kronologi Penertiban Preman Berkedok Ormas
Operasi Nasional Terbaru
Dalam operasi yang dilakukan sejak April hingga Mei 2025, Satgas Premanisme melakukan razia di beberapa titik rawan, terutama di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Beberapa lokasi seperti pasar tradisional, terminal, proyek konstruksi, hingga gedung pemerintahan menjadi target utama.
Penangkapan dan Barang Bukti
Hasilnya, ratusan orang ditangkap. Di antaranya terdapat:
- Ketua ormas yang terlibat pemerasan pedagang
- Anggota ormas yang memungut uang parkir liar
- Preman pelaku penganiayaan mengatasnamakan ormas
- Senjata tajam, seragam ormas, serta dokumen pungutan ilegal disita
Kepolisian menegaskan bahwa operasi ini akan berkelanjutan dan menyasar seluruh wilayah Indonesia.
Modus Operandi Preman Berkedok Ormas
1. Pemalakan Berkedok Sumbangan
Salah satu modus paling umum adalah permintaan “sumbangan keamanan” oleh ormas kepada pemilik toko atau pasar. Mereka menyodorkan surat permohonan dana dengan kop organisasi resmi, namun bernada ancaman.
2. Penguasaan Lahan atau Bangunan
Preman ormas juga kerap mengambil alih lahan kosong atau bangunan kosong secara ilegal. Mereka mengklaim bahwa lahan tersebut “milik rakyat” lalu menyewakan kepada pihak ketiga.
3. Intervensi Proyek
Beberapa kelompok ormas memaksa kontraktor agar menggunakan tenaga kerja dari kelompok mereka atau bahkan meminta bagian dari dana proyek.
4. Provokasi dan Kekerasan
Tidak sedikit ormas yang melakukan sweeping, pemukulan, bahkan pembakaran tempat usaha, berdalih sebagai bentuk penegakan moral atau ideologi.
Alasan Mereka Bersembunyi di Balik Ormas
Mengapa preman memilih “baju ormas”? Karena:
- Mendapatkan legalitas semu
- Sulit disentuh hukum karena ormas dilindungi undang-undang
- Dapat melakukan mobilisasi massa
- Terkadang didukung oknum elite politik atau aparat
Preman berkedok ormas merasa lebih aman karena memiliki jaringan struktural yang membuat mereka seolah-olah bagian dari lembaga sah.
Dampak Premanisme Terhadap Masyarakat
1. Rasa Aman Hilang
Pedagang kecil dan pengusaha lokal merasa takut beraktivitas. Mereka dipaksa membayar uang keamanan tiap bulan.
2. Kerugian Ekonomi
Preman berkedok ormas sering menyebabkan gangguan investasi karena menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.
3. Politisasi Ormas
Sebagian ormas juga digunakan untuk kepentingan politik praktis. Ini merusak demokrasi dan supremasi hukum.
Upaya Pemerintah dan Satgas Premanisme
1. Pembentukan Satgas Khusus
Satgas Premanisme melibatkan Polri, TNI, Satpol PP, Kejaksaan, dan Kementerian Dalam Negeri. Tugasnya:
- Menyisir preman berkedok ormas
- Mengusut pendanaan ilegal
- Membubarkan ormas yang melanggar hukum
2. Revisi Regulasi
Pemerintah tengah merevisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas agar:
- Ada mekanisme peninjauan ulang izin ormas
- Dipercepat proses pembubaran ormas yang terlibat kriminal
- Meningkatkan transparansi keuangan ormas
3. Edukasi dan Sosialisasi
Kementerian Sosial dan Kemenko Polhukam mengadakan program edukasi masyarakat agar tidak takut melapor bila mengalami pemerasan dari ormas.
Reaksi Publik dan Pengamat
1. Apresiasi Masyarakat
Mayoritas masyarakat mendukung langkah tegas pemerintah. Di media sosial, tagar seperti #BubarkanPremanOrmas dan #BersihkanNegeri sempat trending.
2. Respons Pengamat
Pengamat hukum pidana dan sosial menilai ini sebagai langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum. Mereka menekankan pentingnya transparansi proses hukum agar tidak muncul stigma kriminalisasi terhadap ormas legal yang benar-benar sosial.
3. Sikap Ormas Resmi
Beberapa ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan GP Ansor secara terbuka mendukung langkah pemberantasan ormas abal-abal yang mencoreng nama baik organisasi sosial keagamaan.
Tantangan dan Harapan
Tantangan
- Ormas berubah nama untuk menghindari penindakan
- Oknum aparat yang membekingi
- Politik transaksional di daerah
Harapan
- Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu
- Perlindungan maksimal bagi pelapor
- Sistem ormas dirombak total menjadi lebih akuntabe
Indonesia Harus Bebas dari Premanisme Berkedok Ormas
Fenomena preman berkedok ormas bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga krisis moral dan lemahnya penegakan hukum. Penindakan Satgas Premanisme harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem pengawasan ormas dan membersihkan parasit sosial yang merugikan rakyat kecil.
Langkah ini tidak hanya penting untuk penegakan hukum, tetapi juga menjadi fondasi stabilitas ekonomi, sosial, dan demokrasi Indonesia ke depan.
( Harianmedia.com/ Siregar )
Bastian