Medan, Harianmedia — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara pada Kamis, 18 Juni 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan yang dinilai berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, serta sejumlah kebijakan publik yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.
Kedatangan massa mahasiswa berlangsung pada siang hari dengan membawa spanduk, poster, dan berbagai atribut aksi lainnya. Mereka menyampaikan pandangan terkait sejumlah persoalan yang menurut mereka perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan lembaga legislatif. Aksi berjalan secara terbuka dengan penyampaian orasi secara bergantian dari para perwakilan mahasiswa yang hadir.
Dalam penyampaian aspirasi, mahasiswa menyoroti berbagai isu yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Mereka menyampaikan tujuh poin tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, hingga transparansi dalam pengelolaan kebijakan negara.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah kondisi harga kebutuhan pokok yang dinilai masih menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah. Mahasiswa menyampaikan harapan agar pemerintah dapat terus melakukan langkah-langkah yang efektif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.
Selain persoalan harga kebutuhan pokok, mahasiswa juga menyoroti kebijakan terkait bahan bakar minyak atau BBM. Mereka menyampaikan aspirasi agar kebijakan yang berkaitan dengan energi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas serta mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi sebagian warga.
Dalam aksi itu, mahasiswa turut menyinggung pelayanan sektor ketenagalistrikan. Mereka meminta adanya evaluasi terhadap layanan kelistrikan setelah terjadinya pemadaman listrik yang sempat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah. Menurut mereka, pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat perlu terus ditingkatkan agar aktivitas warga tidak terganggu.
Persoalan pendidikan juga menjadi bagian penting dalam tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Mereka menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru honorer dan tenaga pengajar yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Menurut mahasiswa, peran guru memiliki kontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian bersama.
Dalam orasi yang disampaikan selama aksi berlangsung, mahasiswa menilai bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada dukungan terhadap tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak proses pembelajaran. Oleh karena itu, mereka berharap kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru dapat terus diperkuat.
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan pandangan terkait isu yang mereka sebut sebagai militerisme di ranah sipil. Mereka meminta agar prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan sipil tetap dijaga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Aspirasi tersebut menjadi salah satu poin yang disuarakan dalam rangkaian aksi di depan gedung legislatif tersebut.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga meminta adanya evaluasi terhadap sejumlah program nasional yang saat ini sedang berjalan. Beberapa program yang menjadi perhatian mereka antara lain Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menilai evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dalam penyampaian tuntutannya, mahasiswa menegaskan bahwa evaluasi terhadap suatu program bukan berarti penolakan terhadap tujuan program tersebut. Mereka menyebut evaluasi sebagai bagian dari upaya untuk memastikan setiap kebijakan berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Transparansi dalam pengelolaan lembaga investasi negara juga menjadi salah satu isu yang diangkat dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta agar pengelolaan berbagai instrumen investasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui masyarakat. Menurut mereka, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Selain menyoroti berbagai isu tersebut, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait percepatan realisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Mereka berharap implementasi regulasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan.
Aksi mahasiswa tersebut berlangsung di tengah aktivitas DPRD Sumatera Utara yang pada hari yang sama juga menerima aspirasi dari kelompok masyarakat lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa gedung legislatif menjadi salah satu tempat penyampaian berbagai aspirasi publik yang datang dari beragam kalangan.
Selama aksi berlangsung, para peserta secara bergantian menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai persoalan yang dianggap perlu mendapat perhatian pemerintah. Massa juga membawa sejumlah poster yang berisi pesan dan tuntutan terkait isu-isu yang mereka suarakan.
Aksi berlangsung dalam suasana tertib dengan pengamanan dari aparat yang berjaga di sekitar lokasi. Kehadiran petugas bertujuan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Sejumlah perwakilan mahasiswa kemudian menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak yang berwenang untuk diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku. Penyampaian aspirasi dilakukan sebagai bagian dari hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Mahasiswa yang mengikuti aksi tersebut berasal dari berbagai latar belakang organisasi dan kampus yang tergabung dalam aliansi. Mereka menyatakan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk partisipasi dalam menyampaikan pandangan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut mereka, keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari fungsi sosial yang selama ini melekat pada dunia akademik. Melalui aksi tersebut, mereka berharap berbagai isu yang disampaikan dapat menjadi bahan perhatian bagi para pengambil kebijakan.
Isu ekonomi menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapat sorotan selama aksi berlangsung. Mahasiswa menilai bahwa kondisi ekonomi masyarakat perlu terus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap kebijakan yang diambil pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, isu pendidikan juga mendapatkan perhatian besar dalam orasi yang disampaikan peserta aksi. Mahasiswa menilai bahwa pembangunan sektor pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan demikian, proses pendidikan dapat berlangsung secara lebih optimal.
Mengenai layanan publik, mahasiswa berharap berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat dapat terus mengalami perbaikan. Mereka menilai pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Aksi yang berlangsung pada 18 Juni 2026 tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai isu nasional dan daerah yang sedang berkembang. Melalui tuntutan yang mereka sampaikan, mahasiswa berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang mereka angkat.
Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung secara damai dan para peserta membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka. Berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pihak-pihak terkait untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan ke depan.
Kehadiran mahasiswa di DPRD Sumatera Utara pada hari itu menunjukkan masih kuatnya perhatian kalangan akademik terhadap berbagai isu publik yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui aksi tersebut, mereka berupaya menyampaikan pandangan dan harapan agar berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik dapat memperoleh respons sesuai mekanisme yang berlaku.