Jakarta, Harianmedia — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kerugian negara dan masyarakat.

Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.

Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan undang-undang yang dibahas. Setelah mendapat persetujuan peserta rapat, pengesahan ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang. Keputusan tersebut mengakhiri proses pembahasan panjang yang telah berlangsung selama sekitar 18 tahun.

Pembentukan aturan ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Selama ini, penanganan perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga menyangkut bagaimana aset hasil kejahatan dapat ditemukan, diamankan, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Habiburokhman menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memiliki tujuan memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat. Pengaturan perampasan aset diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memastikan hasil tindak pidana dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal kemudian dikembangkan menjadi 74 pasal. Pembahasan juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, kunjungan kerja dilakukan ke 15 provinsi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Proses pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan ketentuan sebelum rancangan dibawa ke rapat paripurna.

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based forfeiture. Mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan, bukan sebagai kewenangan bebas untuk mengambil harta seseorang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, mekanisme tersebut dapat digunakan dalam lima kondisi, yaitu ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau keberadaannya tidak diketahui. Nilai aset yang dapat menjadi objek mekanisme tersebut paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.

Pelaksanaan perampasan aset tetap harus melalui proses hukum dan putusan pengadilan. Mekanismenya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, pengambilan putusan, hingga pelaksanaan perampasan. Dengan demikian, keberadaan dugaan keterkaitan suatu harta dengan tindak pidana tidak secara otomatis membuat aset tersebut langsung menjadi milik negara.

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur juga mencakup sejumlah kejahatan selain korupsi. Di antaranya tindak pidana terkait barang terlarang, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Ketentuan mengenai penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam pembahasan. Contohnya adalah investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan kerugian bagi banyak masyarakat. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penelusuran dan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Undang-undang ini juga mengatur pengelolaan aset yang telah dirampas. Pengelolaannya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Tugas tersebut akan dijalankan oleh badan yang dibentuk Presiden agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, aturan tersebut turut memuat pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset. Pengawasan dilakukan melalui badan independen yang beranggotakan lima orang dan dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai sanksi bagi penyidik dan Jaksa Pengacara Negara yang melanggar ketentuan.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik juga menjadi bagian dari pengaturan. Hal ini penting karena suatu aset dapat berkaitan dengan kepentingan pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Proses perampasan harus memperhatikan hak pihak tersebut melalui mekanisme yang disediakan undang-undang.

Meski telah disetujui DPR, ketentuan dalam undang-undang ini tidak langsung berlaku pada hari pengesahan. Berdasarkan ketentuan peralihan dan penutup, undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk. Penerapannya juga dibatasi terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, Indonesia memiliki landasan hukum baru untuk memperkuat upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pelaksanaannya akan bergantung pada kesiapan kelembagaan, penerapan prosedur hukum, dan pengawasan terhadap setiap tahapan perampasan. Aturan tersebut diharapkan dapat membantu mengembalikan kerugian negara dan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak pihak-pihak yang berkepentingan.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *