Putusan Sidang Etik Polri, Irjen Eko Hadi Resmi Dijatuhi Sanksi Pemecatan

Sumber Foto : Tribun News

Jakarta, Harianmedia — Irjen Polisi Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026. Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam perkara akses ilegal dan penyadapan menggunakan fasilitas teknologi milik Polri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Sidang etik terhadap Eko Hadi berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Jakarta Selatan. Persidangan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung selama kurang lebih sembilan jam. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, majelis membacakan keputusan yang menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan hasil keputusan tersebut dalam keterangan pers setelah persidangan. Ia menjelaskan bahwa majelis memberikan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi, yakni sanksi etika dan sanksi administratif.

Dalam putusan tersebut, perilaku Eko Hadi dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sementara itu, sanksi administratif yang dijatuhkan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan majelis terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan penggunaan akses dan perangkat teknologi kepolisian.

Persidangan dipimpin oleh Komjen Polisi Hendro Pandowo sebagai ketua majelis. Ia didampingi Irjen Polisi Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Tiga anggota lainnya terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Effendi.

Selama persidangan, majelis menghadirkan sembilan orang saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara yang diperiksa. Salah satu saksi merupakan saksi yang meringankan dan dihadirkan atas permintaan Eko Hadi. Pemeriksaan terhadap para saksi menjadi bagian dari rangkaian persidangan sebelum majelis menentukan bentuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, turut mengawasi jalannya persidangan. Kehadiran Kompolnas berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan kode etik di lingkungan kepolisian. Setelah sidang selesai, Anam menyampaikan bahwa Eko Hadi sempat mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf atas peristiwa yang menjadi pokok pemeriksaan.

Menurut Anam, pernyataan tersebut disampaikan Eko dalam rangkaian persidangan. Namun, pernyataan penyesalan itu tidak mengubah keputusan majelis yang tetap menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Eko juga menggunakan haknya untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

Pelanggaran yang diperiksa dalam sidang etik berkaitan dengan dugaan pemufakatan dalam kegiatan akses ilegal atau illegal access. Berdasarkan penjelasan Polri, Eko dinyatakan melakukan pemufakatan terkait penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik kepolisian secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Dugaan penyalahgunaan akses tersebut berkaitan dengan fasilitas di lingkungan Bareskrim Polri, khususnya Bagian Monitoring Biro Pembinaan Operasional. Pemeriksaan juga mencakup penggunaan akses ketika Eko menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas kepala bagian tersebut.

Perkara ini menjadi bagian dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Keempat nama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Dugaan tersebut juga mencakup pemantauan terhadap komunikasi sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat, dan pengusaha.

Dalam perkembangan perkara, Polri sebelumnya telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta Nasution pada 10 November 2026. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat setelah memeriksa dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan perkara penyadapan tersebut. Ahrie juga menyatakan mengajukan banding atas keputusan majelis.

Setelah menerima putusan pada 17 November, Eko Hadi turut menyatakan keberatan dan mengajukan banding. Trunoyudo menjelaskan bahwa permohonan tersebut akan diproses sesuai mekanisme dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Menurut Trunoyudo, Polri akan membentuk komisi banding untuk memeriksa permohonan yang diajukan Eko. Hasil pemeriksaan pada tingkat banding nantinya akan menentukan kelanjutan putusan etik tersebut. Hingga keterangan disampaikan pada Selasa malam, belum ada keputusan lanjutan dari komisi banding mengenai permohonan Eko Hadi.

Usai menjalani sidang selama kurang lebih sembilan jam, Eko Hadi kembali dibawa ke Mako Brimob untuk menjalani penahanan dalam perkara pidana yang sedang ditangani Bareskrim Polri. Ia terlihat keluar dari Gedung Propam dengan pengawalan personel kepolisian. Proses tersebut berlangsung setelah majelis menyelesaikan persidangan dan membacakan putusan pemberhentian tidak dengan hormat.

Putusan PTDH terhadap Eko Hadi merupakan bagian dari penegakan kode etik internal Polri. Sementara itu, perkara pidana dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik tetap ditangani melalui proses hukum tersendiri. Dengan demikian, pengajuan banding terhadap putusan etik tidak menghapus status hukum Eko dalam perkara pidana yang masih berjalan.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan komisi banding serta proses penyidikan dan penanganan perkara pidana oleh Bareskrim. Kasus ini juga masih melibatkan sejumlah perwira tinggi lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga penanganannya belum berakhir hanya dengan putusan sidang etik terhadap Eko Hadi.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *