Harianmedia — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Selain proses pemberhentian dan pengisian jabatan yang ditinggalkan, hak keuangan serta fasilitas yang dapat diterima setelah tidak lagi menjabat juga menjadi hal yang menarik untuk diketahui.
Ketentuan mengenai hak mantan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Aturan tersebut memuat ketentuan mengenai uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, layanan kesehatan, hingga fasilitas tempat tinggal dan kendaraan.
Dalam Pasal 6 ayat (1), undang-undang tersebut menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran pensiun pokoknya ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2).
Berdasarkan ketentuan gaji pokok Wakil Presiden yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, nilainya mencapai Rp20.160.000 setiap bulan. Angka tersebut menjadi dasar perhitungan pensiun pokok apabila Gibran memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, pensiun pokok yang dapat diterima diperkirakan sebesar Rp20,16 juta per bulan. Jumlah tersebut merupakan pensiun pokok, bukan keseluruhan nilai hak keuangan dan fasilitas yang diatur bagi mantan Wakil Presiden.
Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pemberian tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Artinya, tunjangan yang diterima mengikuti ketentuan pensiun yang berlaku dan tidak dapat langsung disamakan dengan seluruh tunjangan ketika masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Dalam perhitungan yang mengacu pada ketentuan tunjangan keluarga, terdapat tunjangan pasangan sebesar 10 persen dari pensiun pokok. Jika menggunakan dasar pensiun Rp20.160.000, tunjangan pasangan diperkirakan mencapai Rp2.016.000 per bulan.
Selain itu, terdapat perhitungan tunjangan anak sebesar 2 persen dari pensiun pokok untuk setiap anak yang memenuhi persyaratan. Nilainya sekitar Rp403.200 per bulan untuk setiap anak, dengan ketentuan maksimal dua anak. Persyaratan yang disebutkan meliputi usia di bawah 25 tahun, belum menikah, dan belum bekerja.
Jika hanya menghitung pensiun pokok dan tunjangan pasangan, jumlahnya mencapai sekitar Rp22.176.000 setiap bulan. Angka tersebut belum memasukkan kemungkinan tunjangan anak dan tidak mencakup nilai fasilitas non-tunai yang disediakan negara. Karena itu, penyebutan angka sekitar Rp23 juta perlu dipahami sebagai perkiraan berdasarkan komponen tertentu, bukan keseluruhan hak yang diterima.
Hak lainnya berkaitan dengan biaya rumah tangga. Pasal 7 menyebutkan bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan rumah tangga yang berhubungan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Ketentuan ini menjadi bagian dari fasilitas administratif setelah seseorang tidak lagi menjalankan jabatan tersebut.
Negara juga mengatur pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden beserta keluarganya. Dalam pasal yang sama disebutkan bahwa seluruh biaya perawatan kesehatan menjadi bagian dari hak yang diberikan sesuai ketentuan undang-undang.
Fasilitas berikutnya adalah rumah kediaman. Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Pemberian rumah tersebut juga memiliki ketentuan mengenai perlengkapannya. Dalam penjelasan undang-undang, perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan penyediaan rumah. Sementara itu, pemeliharaan rumah setelah disediakan menjadi tanggung jawab mantan pejabat yang bersangkutan.
Selain rumah, mantan Wakil Presiden juga memperoleh fasilitas kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8. Penjelasan undang-undang mengatur bahwa kendaraan disediakan untuk menunjang kegiatan mantan pejabat dalam menjalankan tugas kemasyarakatan. Biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi juga menjadi bagian dari ketentuan fasilitas tersebut.
Undang-undang itu turut mengatur hak mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden untuk mempunyai staf yang terdiri dari pegawai negeri. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 11. Keberadaan staf berkaitan dengan kegiatan yang masih dapat dijalankan setelah seseorang tidak lagi menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden.
Mengenai waktu pembayaran, Pasal 9 menyatakan bahwa pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri saja tidak dapat langsung disamakan dengan dimulainya pembayaran seluruh hak tersebut.
Status pemberhentian menjadi hal penting karena hak pensiun dalam undang-undang tersebut secara khusus diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menerangkan bahwa pemberhentian dinyatakan tidak dengan hormat apabila MPR secara tegas menetapkannya demikian.
Dengan adanya ketentuan tersebut, hak keuangan dan fasilitas Gibran setelah tidak lagi menjabat perlu dilihat berdasarkan proses pemberhentian serta aturan yang berlaku. Apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan secara hormat, hak pensiun, tunjangan, pembiayaan rumah tangga, layanan kesehatan, rumah kediaman, kendaraan, dan fasilitas staf telah memiliki dasar pengaturan dalam undang-undang.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak mantan Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pensiun setiap bulan. Ada pula fasilitas administratif dan dukungan lain yang diatur negara setelah masa jabatan berakhir atau pejabat berhenti dengan hormat dari jabatannya.