Jakarta, Harianmedia — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan resmi mengenai surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah Prabowo menerima surat yang diserahkan langsung oleh Gibran.
Dalam keterangannya, Prabowo menjelaskan bahwa Gibran memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat pernyataan berhenti tersebut. Menurut Presiden, Gibran sebenarnya dapat mengutus orang lain untuk menyerahkan surat, tetapi memilih menyampaikannya secara langsung.
Prabowo juga menyampaikan bahwa Gibran mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Dengan demikian, surat tersebut disampaikan kepada Presiden dan pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses ketatanegaraan terkait jabatan Wakil Presiden.
Presiden mengatakan dirinya menerima keputusan Gibran dengan berat hati. Meskipun demikian, Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung keputusan yang telah disampaikan tersebut. Ia juga memberikan penghargaan atas pengabdian Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Dalam konferensi pers itu, Prabowo menyampaikan bahwa Gibran telah menunjukkan sikap yang dinilainya sebagai sikap kesatria dan negarawan. Penilaian tersebut disampaikan Presiden ketika menjelaskan keputusan Gibran untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung.
Pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung di Istana Merdeka pada Kamis pagi. Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Istana, Gibran menyerahkan surat dalam sebuah amplop putih kepada Presiden. Setelah pertemuan selesai, Prabowo mengantarkan Gibran menuju kendaraannya sebelum keduanya melanjutkan agenda
Sebelum menghadiri konferensi pers bersama Presiden, Gibran juga mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan surat kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pernyataan berhenti tersebut dalam pertemuan dengan Gibran.
Pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit. Setelah pertemuan itu, Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada awak media mengenai maksud kedatangan Gibran dan penyerahan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Muzani menjelaskan bahwa surat tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Ia menyebut MPR akan menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional setelah adanya pernyataan berhenti dari pejabat yang menduduki jabatan tersebut.
Setelah menerima surat dari Gibran, Prabowo mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan jajaran pemerintah di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut melibatkan pimpinan MPR, pimpinan DPR, serta beberapa menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan koordinasi mengenai tindak lanjut surat pengunduran diri Wakil Presiden. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut kewenangan MPR sekaligus kewajiban Presiden untuk menindaklanjuti keadaan ketika jabatan Wakil Presiden kosong.
Yusril juga menerangkan bahwa ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan dinyatakan kosong.
Calon pengganti Wakil Presiden dalam mekanisme tersebut berasal dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden. Pemilihan dilakukan oleh MPR melalui sidang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Karena itu, tindak lanjut pengunduran diri Gibran tidak hanya berkaitan dengan penyerahan surat, tetapi juga memerlukan proses kelembagaan untuk mengisi jabatan yang kosong.
Yusril turut menjelaskan bahwa dirinya telah membaca salinan surat pernyataan berhenti yang disampaikan Gibran. Ia menyoroti penggunaan pernyataan berhenti dalam surat tersebut dan menjelaskan pandangan hukumnya mengenai kekuatan pernyataan itu. Menurut Yusril, surat tersebut menunjukkan keputusan Gibran untuk berhenti dari jabatan yang sedang diembannya.
Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden. Batas waktu paling lama 60 hari menjadi ketentuan yang harus diperhatikan dalam proses pengisian jabatan tersebut.
Rangkaian peristiwa pada Kamis itu memperlihatkan tahapan penyampaian surat dari Gibran kepada Presiden dan MPR, dilanjutkan dengan koordinasi antarlembaga negara. Pernyataan Prabowo dalam konferensi pers menjadi penjelasan langsung mengenai sikap Presiden setelah menerima surat tersebut.
Dengan diterimanya surat oleh Presiden dan pimpinan MPR, perhatian selanjutnya tertuju pada proses konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran. Pengisian jabatan Wakil Presiden akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk ketentuan mengenai pengusulan calon dan pelaksanaan sidang MPR.