Banyuwangi, Harianmedia — Ratusan sopir truk logistik menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Aksi yang berlangsung sejak siang tersebut berujung pada penutupan akses keluar masuk kantor Pemkab menggunakan truk yang dibawa para peserta demonstrasi. Akibatnya, aktivitas pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan perkantoran ikut terganggu, termasuk mahasiswa yang sedang menjalani program magang.
Para sopir menggelar aksi untuk menyampaikan protes terhadap kemacetan yang kerap terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas pengangkutan barang dan berdampak terhadap penghasilan para sopir truk logistik yang melayani perjalanan menuju maupun dari Bali.
Dalam aksi tersebut, para sopir meminta bertemu langsung dengan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Mereka menginginkan adanya penjelasan mengenai persoalan kemacetan di Pelabuhan Ketapang serta langkah yang akan dilakukan untuk mencegah masalah serupa kembali terjadi.
Demonstrasi berlangsung selama beberapa jam sebelum para sopir menutup akses keluar masuk Kantor Pemkab Banyuwangi. Sekitar pukul 14.50 WIB, truk-truk yang dibawa peserta aksi ditempatkan di pintu sisi timur dan utara sehingga kendaraan maupun orang yang hendak melintas tidak dapat keluar atau masuk seperti biasa.
Pintu sisi timur berada di Jalan Ahmad Yani, sedangkan akses sisi utara berada di Jalan Borobudur. Penutupan pada kedua titik tersebut membuat aktivitas di lingkungan kantor pemerintahan terganggu, terutama bagi mereka yang perlu meninggalkan area perkantoran pada sore hari.
Aksi tersebut juga berdampak terhadap mahasiswa yang sedang menjalani praktik kerja lapangan atau magang di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Mereka sebelumnya menjalankan kegiatan magang sebelum bersiap meninggalkan kantor untuk mengikuti perkuliahan di kampus.
Salah seorang mahasiswa semester lima Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Fikri, mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya tidak dapat keluar tepat waktu akibat penutupan akses tersebut. Mereka dijadwalkan mengikuti perkuliahan pada pukul 15.00 WIB.
Dari empat mahasiswa yang sedang menjalani magang, tiga orang dilaporkan tertahan karena akses keluar telah diblokir menggunakan truk. Sementara itu, satu mahasiswa lainnya berhasil meninggalkan lokasi sebelum penutupan dilakukan.
Fikri menyampaikan bahwa situasi tersebut membuat dirinya dan rekan-rekannya khawatir tidak dapat mengikuti perkuliahan sesuai jadwal. Ia juga mengaku sempat meminta izin kepada sopir agar mereka diperbolehkan keluar, tetapi akses tersebut tetap tertutup.
Dampak aksi tidak hanya dirasakan mahasiswa. Sejumlah aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan Pemkab Banyuwangi juga mengalami kesulitan ketika hendak pulang setelah menyelesaikan pekerjaan. Sebagian pegawai dilaporkan harus mencari alternatif perjalanan atau meminta bantuan penjemputan karena kendaraan mereka tidak dapat melewati pintu yang diblokir.
Sebelum penutupan akses dilakukan, perwakilan Pemkab Banyuwangi telah menemui peserta demonstrasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi, Agus Mulyono, menjelaskan bahwa Bupati Ipuk Fiestiandani sedang menjalankan tugas dinas di Jakarta sehingga belum dapat menemui para sopir secara langsung.
Agus menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan peserta demonstrasi akan diteruskan kepada pimpinan daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyatakan mendukung upaya perbaikan kondisi di Pelabuhan Ketapang agar aktivitas pengangkutan dan perjalanan dapat berlangsung lebih lancar.
Persoalan kemacetan di Pelabuhan Ketapang menjadi perhatian para sopir karena berkaitan dengan waktu perjalanan dan kelancaran pengiriman barang. Ketika kendaraan harus menunggu terlalu lama, jadwal pengangkutan dapat terganggu dan waktu operasional sopir menjadi lebih panjang.
Dalam aksi tersebut, para sopir juga meminta agar penumpukan kendaraan di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Tanjung Wangi tidak kembali terjadi. Mereka menyoroti sistem bongkar muat kapal yang dinilai perlu diperbaiki, termasuk ketepatan waktu pelayanan kapal dan dukungan fasilitas pelabuhan.
Selain itu, para peserta demonstrasi meminta adanya langkah konkret dari pihak terkait untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Mereka berharap perbaikan sistem pelayanan pelabuhan dapat mengurangi waktu tunggu kendaraan sehingga kegiatan pengangkutan logistik bisa berjalan lebih teratur.
Hingga sore hari pada 14 Oktober 2026, penutupan akses Kantor Pemkab Banyuwangi masih dilaporkan berlangsung. Pertemuan langsung dengan Bupati yang diminta para sopir belum terlaksana karena ia sedang berada di Jakarta untuk menjalankan tugas dinas.
Aksi ini memperlihatkan bahwa persoalan kemacetan pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran perjalanan kendaraan, tetapi juga aktivitas ekonomi para sopir dan kegiatan masyarakat lainnya. Para sopir menyampaikan tuntutan mengenai perbaikan pelayanan pelabuhan, sementara penutupan akses kantor Pemkab turut menghambat aktivitas mahasiswa, pegawai, dan orang lain yang memiliki kepentingan di lokasi tersebut.