Kalimantan, Harianmedia — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu, 22 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah Prabowo memimpin rapat penanganan karhutla bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah di Pangkalan TNI AU Supadio.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Presiden untuk melihat kondisi nyata karhutla di Kalimantan Barat sekaligus memantau penanganan yang dilakukan petugas di lapangan. Sebelum menuju lokasi kebakaran, Prabowo tiba di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, sekitar pukul 10.50 WIB. Setelah itu, ia menuju Lanud Supadio dan mengikuti rapat terkait penanganan karhutla.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan serta langkah yang perlu dilakukan untuk mempercepat penanganan. Rapat dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta perwakilan BMKG dan BPBD. Prabowo meminta jajaran terkait melihat kondisi di lapangan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan.
Setelah rapat, Prabowo kemudian bergerak menuju Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Di lokasi tersebut, Presiden melihat secara langsung kawasan yang terdampak karhutla. Sejumlah bagian lahan masih menunjukkan kondisi setelah terbakar, sementara petugas gabungan masih melakukan penanganan terhadap sisa api di beberapa titik.
Dalam peninjauan itu, Prabowo didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran jajaran tersebut berkaitan dengan koordinasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan.
Prabowo terlihat berjalan di kawasan yang terdampak kebakaran dan memantau kondisi sekitar. Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga menyapa serta berbincang dengan petugas yang masih menjalankan tugas penanganan karhutla. Petugas gabungan masih melakukan pemadaman terhadap beberapa sisa api di kawasan tersebut.
Sebelum turun langsung ke lokasi, Presiden juga melakukan pemantauan dari udara menggunakan helikopter. Patroli udara dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sejumlah wilayah yang terdampak kebakaran serta melihat titik-titik yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Penanganan karhutla menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Dalam arahannya, Prabowo meminta pimpinan TNI dan Polri turun langsung ke daerah terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Penanganan diarahkan agar berlangsung cepat dan efektif.
Untuk Kalimantan Barat, Panglima TNI dan Kapolri ditugaskan memimpin upaya penanganan bersama pemerintah daerah. Pembagian tugas tersebut dilakukan sebagai bagian dari koordinasi pemerintah dalam menangani karhutla di beberapa provinsi Kalimantan.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat menunjukkan luas karhutla di provinsi tersebut sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 38.310,86 hektare. Angka tersebut mencakup wilayah yang mengalami kebakaran dalam periode tersebut dan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam melihat skala penanganan karhutla.
Kabupaten Ketapang tercatat sebagai wilayah dengan luasan karhutla terbesar di Kalimantan Barat, yakni 12.443 hektare. Setelah Ketapang, Kubu Raya tercatat memiliki luas karhutla sekitar 8.614 hektare. Selanjutnya terdapat Kabupaten Mempawah dengan 6.144 hektare dan Sambas dengan 2.318 hektare. Data tersebut disampaikan berdasarkan catatan BPBD Kalimantan Barat.
Kubu Raya menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena memiliki luasan karhutla yang cukup besar. Desa Limbung di Kecamatan Sungai Raya kemudian menjadi salah satu lokasi yang ditinjau langsung oleh Presiden untuk melihat kondisi kebakaran serta proses penanganannya.
Selain data luasan wilayah terbakar, pemerintah juga memantau perkembangan titik panas melalui sistem pemantauan satelit. Dalam laporan yang dipaparkan pada rapat penanganan karhutla, terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dalam pemantauan 24 jam terakhir. Selain itu, tercatat sekitar 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Hotspot atau titik panas tidak secara otomatis berarti lokasi tersebut telah dipastikan sebagai kebakaran. Data tersebut perlu dipantau dan diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, pemerintah menggunakan pemantauan satelit bersama pemeriksaan lapangan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan.
Dalam kunjungan ke Kubu Raya, perhatian utama pemerintah adalah memastikan proses penanganan berjalan sesuai kondisi di lapangan. Petugas dari berbagai unsur masih bekerja untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah api menyebar ke wilayah lain. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta unsur penanganan kebakaran menjadi bagian dari upaya tersebut.
Peninjauan langsung Presiden juga dilakukan setelah rapat koordinasi di Lanud Supadio. Dengan melihat kondisi lokasi secara langsung, pemerintah memperoleh gambaran mengenai situasi yang dihadapi petugas di lapangan. Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi nyata serta mendapatkan laporan mengenai perkembangan penanganan karhutla.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya melakukan pemadaman di lokasi terdampak, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap titik panas dan kondisi wilayah lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kebakaran baru serta mencegah perluasan area terdampak.
Kunjungan Prabowo ke Desa Limbung menjadi bagian dari rangkaian penanganan karhutla di Kalimantan Barat pada Sabtu tersebut. Presiden melihat langsung kondisi lahan yang terdampak dan proses pemadaman yang masih berlangsung. Pemerintah kemudian melanjutkan koordinasi dengan jajaran terkait untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan.
Hingga peninjauan dilakukan, petugas masih berada di lokasi untuk menangani sisa kebakaran. Pemerintah juga terus memantau perkembangan karhutla di wilayah Kalimantan Barat melalui laporan dari petugas lapangan dan data pemantauan. Dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait, penanganan diarahkan untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah dampaknya meluas.