Harianmedia.com — Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela mencapai puncak ketegangan baru pada awal Januari 2026 setelah serangkaian aksi militer dan perubahan dramatis dalam pemerintahan Venezuela yang menarik perhatian dunia internasional dan memicu reaksi berbagai negara serta organisasi global.
Konflik As–Venezue
Hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela sebelumnya sudah sarat dengan ketegangan politik dan diplomatik selama bertahun-tahun, terutama terkait tuduhan AS terhadap pemerintahan Presiden Nicolás Maduro atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas narkotika, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi. Ketegangan ini dipicu pula oleh sanksi ekonomi AS terhadap pejabat Venezuela dan pembatasan kerja sama pada sektor energi yang kemudian memicu respons keras dari pemerintah Caracas. Sejak 2025, AS melakukan berbagai operasi militer dan penindakan terhadap jaringan yang diduga terkait dengan kejahatan lintas batas di wilayah Karibia dan Samudra Pasifik.
Operasi Militer AS dan Penangkapan Maduro
Pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026, pemerintah Amerika Serikat melancarkan operasi militer skala besar di Caracas, ibu kota Venezuela, yang mencakup serangan udara dan penyusupan pasukan khusus yang menargetkan pusat kekuasaan pemerintahan. Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa operasi tersebut berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, yang kemudian diterbangkan keluar dari Venezuela.
Trump menyatakan bahwa operasi itu bagian dari upaya memulihkan stabilitas dan menegakkan hukum, sambil menyebut bahwa penangkapan Maduro merupakan hasil koordinasi militer dan penegakan hukum AS. Selain itu, Trump juga menyatakan bahwa pemerintahan AS akan “mengelola Venezuela” setidaknya untuk jangka waktu tertentu sembari memastikan proses transisi pemerintahan yang stabil.
Perubahan Kepemimpinan dan Reaksi Internal Venezuela
Setelah Maduro ditangkap, institusi tinggi Venezuela menetapkan Delcy Rodríguez, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden, sebagai pemimpin sementara negara berdasarkan ketentuan konstitusi Venezuela. Rodríguez, lewat pernyataan di media lokal, menegaskan bahwa Maduro tetap menjadi presiden yang sah menurut hukum Venezuela dan menolak operasi militer AS yang mengakibatkan penangkapan tersebut.
Langkah ini menciptakan suasana yang kompleks di dalam negeri. Di satu sisi, pemerintah interim berupaya menjaga struktur pemerintahan tetap berjalan dan menggalang dukungan internasional, sementara sejumlah warga Venezuela juga bereaksi secara emosional terhadap peristiwa yang terjadi, dengan reaksi yang beragam — dari ketidakpastian hingga protes terhadap tindakan militer asing.
Korban dan Dampak Fisik dari Operasi Militer
Laporan media internasional mengindikasikan bahwa operasi militer tersebut menimbulkan dampak langsung di lapangan. Sebuah laporan menyebutkan jumlah korban tewas akibat operasi militer Amerika Serikat di Venezuela mencapai puluhan orang, termasuk anggota militer dan warga sipil, dengan angka yang diperkirakan masih bisa bertambah seiring proses evakuasi dan pendataan di lokasi kejadian.
Beberapa wilayah di sekitar ibukota Caracas dilaporkan mengalami gangguan infrastruktur dan kondisi darurat pascakejadian tersebut, sementara toko-toko dan tempat ibadah sempat tutup akibat suasana ketidakpastian.
Respons Internasional Terhadap Krisis AS–Venezuela
Peristiwa dramatis ini memicu reaksi kuat dari berbagai negara dan organisasi di seluruh dunia. Beberapa negara di Amerika Latin, termasuk Brasil, Argentina, Colombia, dan Uruguay, mengeluarkan pernyataan mengecam aksi militer AS di wilayah Venezuela, yang mereka nilai sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan nasional dan menimbulkan preseden berbahaya bagi prinsip non-intervensi.
Negara-negara besar seperti China dan Rusia juga menyampaikan kecaman terhadap tindakan AS. Mereka menyerukan agar Maduro segera dibebaskan dan menegaskan bahwa langkah militer semacam itu merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Negara Eropa seperti Prancis dan Spanyol serta organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan keprihatinan mereka terhadap eskalasi ketegangan dan dampaknya terhadap stabilitas regional, mengingat tindakan militer sepihak dapat memicu konflik yang lebih luas di kawasan Amerika Latin.
Tanggapan Amerika Serikat dan Ancaman Lanjutan
Pemerintah Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Donald Trump mempertahankan sikapnya bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk menegakkan hukum dan menekan jaringan kriminal serta kebijakan yang dianggap merugikan keamanan AS. Trump bahkan menyatakan kemungkinan dilakukannya serangan lanjutan terhadap wilayah lain jika pemerintah setempat tidak menunjukkan kerja sama yang diperlukan untuk perubahan politik yang diinginkan.
Dalam beberapa pernyataannya, pejabat tinggi AS juga menegaskan bahwa meskipun AS tidak akan mengelola Venezuela dalam jangka panjang, kontrol atas aset strategis, termasuk sektor energi negara tersebut, dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan nasional Venezuela selama masa transisi.
Upaya Pemerintah Venezuela dan Protes di Dalam Negeri
Sementara itu, pemerintah interim Venezuela membentuk sebuah komisi khusus untuk memperjuangkan pembebasan Maduro dan istrinya melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Komisi ini dibentuk oleh Menteri Informasi dan Komunikasi Venezuela sebagai respons terhadap penangkapan yang dianggap ilegal oleh pemerintahan setempat.
Aksi protes juga berlangsung di sejumlah kawasan Venezuela, terutama di ibu kota Caracas, di mana beberapa pendukung Maduro turun ke jalan menuntut pembebasan mantan presiden mereka. Demonstrasi ini juga menjadi bagian dari dinamika internal masyarakat yang menghadapi perubahan besar dalam sistem politik negara mereka.
Isu Hukum dan Kedaulatan Negar
Pakta hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara menjadi pokok perdebatan dalam respons global terhadap tindakan militer AS di Venezuela. Banyak pakar dan pemerintah asing menyatakan bahwa penangkapan kepala negara asing oleh kekuatan militer negara lain tanpa persetujuan internasional menimbulkan pertanyaan tentang hukum internasional, status hukum penahanan, dan legitimasi tindakan tersebut.
Marshall Islands, negara anggota komunitas internasional, bahkan mengisyaratkan bahwa tindakan semacam ini dapat membuka jalan bagi intervensi serupa di wilayah lain jika kondisi keamanannya dinilai mengancam stabilitas global, sehingga menimbulkan perdebatan yang lebih luas tentang norma internasional dan intervensi militer.
Dampak Ekonomi dan Pasar Global
Selain aspek politik dan hukum, dinamika konflik ini juga berdampak pada pasar global. Indeks saham utama dipengaruhi oleh perubahan geopolitik, terutama karena Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Pergerakan politik yang tidak terduga dapat menimbulkan perubahan dalam sektor energi, investasi asing, dan stabilitas ekonomi regional.
Situasi Saat Ini per 5 Januari 2026
Hingga 5 Januari 2026, perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Venezuela masih terus dipantau oleh dunia internasional. Penangkapan Presiden Nicolás Maduro terus menjadi fokus diplomasi global dan diskusi hukum internasional, sementara pemerintah interim Venezuela menjalankan upaya diplomatik untuk mengupayakan pembebasan mantan presiden tersebut. Situasi politik dan sosial di Venezuela tetap dinamis, dengan protes dan kecaman terhadap tindakan militer asing yang masih berlangsung di beberapa kawasan. Reaksi global terhadap operasi militer AS mencerminkan keragaman pandangan tentang hubungan internasional, kedaulatan negara, dan mekanisme penyelesaian konflik tanpa kekerasan.