Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan politikus agar tidak berselingkuh dengan konstitusi. SBY menegaskan bahwa kekuasaan harus diraih melalui cara yang benar. Peringatan itu disampaikan dalam peluncuran buku Djoko Suyanto.
Dalam pernyataannya, SBY menekankan bahaya penyalahgunaan kekuasaan. Ia meminta elite politik menjaga etika dan hukum. Konstitusi, menurut SBY, tidak boleh dikorbankan demi ambisi.
Menanggapi hal itu, pengamat politik memberi tafsir lebih dalam. Konsultan politik Politika Research and Consulting menilai pesan SBY sarat makna politik. Pernyataan itu dinilai tidak netral secara konteks.
“Pernyataan SBY ini sangat loaded dan tidak bisa dibaca normatif,” kata Nurul Fatta. Ia menilai pesan tersebut mengandung kritik tersirat. Kritik itu diarahkan pada praktik kekuasaan mutakhir.
Nurul mengaitkan pernyataan SBY dengan dinamika politik nasional. Khususnya polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90. Putusan itu memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
“Sulit tidak mengaitkan pernyataan ini dengan Putusan MK Nomor 90,” ujar Nurul Fatta. Menurutnya, konteks 2023–2024 sangat menentukan tafsir publik. Pernyataan SBY dibaca sebagai refleksi kritis.
Nurul menilai SBY menekankan pentingnya cara meraih kemenangan politik. Menang pemilu dianggap tidak cukup tanpa legitimasi etis. Cara menang dinilai lebih penting dari hasil.
“SBY mengkritik pragmatisme politik yang mengakali aturan hukum,” kata Nurul Fatta. Ia menilai praktik tersebut merusak demokrasi. Terutama jika melanggengkan kekuasaan dinasti.
Menurut Nurul, penggunaan kata “selingkuh” sangat simbolik. Istilah itu menandakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Kesetiaan seharusnya pada hukum, bukan kepentingan golongan.
Pernyataan SBY juga dibaca sebagai peringatan ke depan. Terutama bagi pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Keduanya memiliki hubungan politik dan historis.
“SBY mengingatkan agar Prabowo tidak mengulang penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Nurul Fatta. Pesan itu dinilai bersifat preventif. Sekaligus menjaga kualitas demokrasi.
Meski Demokrat berada dalam koalisi Prabowo-Gibran, sikap SBY dinilai objektif. Keberadaan AHY di pemerintahan tidak mengubah prinsip. “Koalisi politik bukan pembenaran merusak aturan main,” kata Nurul Fatta.
Harianmedia.com Portal Media Informasi Terpercaya
ʜɪʟᴍᴀɴ ꜱɪʀᴇɢᴀʀ