Harianmedia.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada warga Aceh karena pasokan listrik di sejumlah wilayah pascabencana banjir dan longsor belum menyala secara merata, meskipun pemulihan telah mulai dilakukan. Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kerja Presiden ke Aceh Tamiang, Aceh, pada Jumat, 12 Desember 2025, saat berdialog langsung dengan warga yang terdampak bencana.
Dalam dialog tersebut, Presiden secara khusus menyampaikan permintaan maaf kepada warga Aceh apabila masih ada tanggung jawab pemerintah yang belum terpenuhi hingga saat ini. Ia juga memastikan bahwa pemerintah dan pihak terkait akan terus membantu percepatan pemulihan sampai kondisi kembali normal.
Dampak Bencana dan Pemulihan Listrik di Aceh
Bencana banjir bandang yang melanda Aceh pada akhir November 2025 telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap berbagai infrastruktur publik, termasuk jaringan listrik. Akibatnya, banyak warga di beberapa daerah, terutama di Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara, masih menghadapi pemadaman listrik.
Laporan terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa tingkat pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak baru mencapai sekitar 36 persen hingga 11 Desember 2025. Meskipun beberapa wilayah telah mulai tersambung kembali, banyak desa dan kawasan yang masih bergantung pada generator listrik sementara atau belum sepenuhnya terhubung kembali dengan jaringan PLN.
Beberapa titik pemadaman yang masih berlangsung antara lain wilayah pedalaman yang sangat terdampak bencana serta area dengan akses yang masih terputus akibat kerusakan jalan atau jembatan. Kondisi ini membuat proses pemulihan listrik membutuhkan waktu lebih lama karena harus melalui perbaikan akses fisik terlebih dahulu sebelum peralatan dan tenaga ahli dapat mencapai lokasi yang rusak.
Permintaan Maaf dan Komitmen Pemerintah
Pernyataan Prabowo yang meminta maaf kepada warga Aceh mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh bencana besar ini. Dalam dialognya, Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak hanya hadir secara formal tetapi juga berupaya menjangkau langsung warga di lokasi terdampak.
Ia mengakui bahwa kondisi di lapangan sangat menantang, terutama untuk memulihkan layanan listrik yang sangat vital bagi kegiatan harian masyarakat. Karena itu, dukungan dari berbagai lembaga pemerintah dan PT PLN (Persero) terus dikerahkan untuk mempercepat proses pemulihan di berbagai titik terdampak.
Pernyataan ini juga berarti bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya kesulitan yang dihadapi oleh warga Aceh. Permintaan maaf disampaikan bukan sebagai bentuk besarnya kesalahan, tetapi sebagai pengakuan bahwa sejumlah tantangan masih belum terselesaikan dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tantangan Teknis dan Infrastruktur
Pemulihan jaringan listrik di wilayah yang terdampak bencana tidaklah sederhana. Infrastruktur listrik berupa tower transmisi, kabel, dan gardu distribusi banyak yang rusak atau terputus sepanjang daerah yang terkena banjir bandang dan longsor. Ini berarti pihak PLN harus melakukan perbaikan besar-besaran, termasuk penggantian komponen penting dan perbaikan akses jalan menuju lokasi yang sulit dijangkau.
Beberapa wilayah Aceh yang memang mengalami gangguan parah pada jaringan utama listrik kini sementara mengandalkan generator untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sambil menunggu proses penyambungan kembali jaringan utama selesai dilakukan.
Menurut data sementara yang dirilis oleh pihak berwenang, pemulihan di Aceh masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah Sumatra lainnya seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang sebagian besar jaringan listriknya sudah pulih lebih dari 90 persen. Ini menunjukkan besarnya tantangan teknis yang harus dihadapi di Aceh karena lokasi dan intensitas bencana.
Respon Warga dan Dampak Sosial
Permintaan maaf Presiden Prabowo mendapat respons dari sejumlah warga yang hadir saat kunjungan kerja. Banyak warga yang menyampaikan apresiasi karena pemerintah turun langsung melihat kondisi dan berdialog dengan masyarakat terdampak. Namun di sisi lain, masih ada tekanan yang kuat dari pihak masyarakat agar pemulihan dilakukan lebih cepat karena kebutuhan listrik sangat vital untuk kegiatan harian seperti pendidikan, akses informasi, dan kegiatan usaha.
Kondisi listrik yang belum stabil juga berdampak pada sejumlah aktivitas ekonomi di daerah terdampak bencana. Beberapa pelaku usaha kecil di Aceh Tamiang menyebut bahwa tanpa listrik, mereka kesulitan menjalankan aktivitas produksi atau penyimpanan barang yang memerlukan pasokan listrik stabil.
Sementara itu, warga yang tinggal di pengungsian dan belum kembali ke rumah masing-masing harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan listrik. Banyak dari mereka menggunakan bantuan lampu tenaga surya, generator kecil, atau perangkat cadangan lainnya untuk kebutuhan dasar seperti penerangan, pengisian ponsel, dan alat dapur kecil.
Langkah Pemerintah Selanjutnya
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pemulihan listrik dan layanan dasar lainnya pascabanjir Aceh. Selain pengerahan unit PLN dan teknisi, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian ESDM serta lembaga terkait untuk memprioritaskan daerah-daerah yang paling terdampak.
Instruksi lebih lanjut juga dibuat agar proses perbaikan infrastruktur dilakukan dengan efisiensi dan keamanan yang memadai, termasuk perbaikan akses jalan dan jembatan yang rusak agar tim teknis dan peralatan berat dapat mencapai lokasi yang selama ini terputus.
Selain itu, pemerintah setempat juga didorong untuk membuka posko bantuan yang lebih terkoordinasi dengan layanan listrik sementara untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi sampai jaringan utama beroperasi kembali secara penuh.
Permintaan maaf yang disampaikan Presiden Prabowo kepada warga Aceh mencerminkan kesadaran pemerintah atas situasi sulit yang dihadapi warga pascabanjir dan longsor, terutama terkait pemulihan pasokan listrik yang belum merata.
Langkah pemerintah yang terus mengupayakan percepatan pemulihan menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, meskipun tantangan di lapangan sangat besar. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem listrik secara bertahap dan memastikan layanan listrik dapat kembali normal di seluruh wilayah terdampak.
Permintaan maaf tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mengakui adanya keterlambatan layanan di beberapa area, dan berkomitmen untuk mempercepat proses pemulihan selaras dengan kondisi dan akses yang tersedia di lapangan.