Jakarta, Harianmedia — Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa TNI telah menyiapkan hingga 20.000 prajurit untuk dilibatkan dalam misi perdamaian di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertahanan pada 14 November 2025.
Menurut Sjafrie, pasukan yang disiapkan tidak akan beroperasi sebagai pasukan tempur konvensional, tetapi akan mengemban tugas kemanusiaan seperti layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa alokasi 20.000 prajurit ini “dimaksimalkan”, artinya jumlah tersebut adalah kapasitas maksimal yang bisa dikerahkan jika mandat misi memungkinkan.
Penyiapan pasukan ini menurut Sjafrie merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo sebelumnya pernah menyampaikan kesiapan untuk mengerahkan pasukan dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, tetapi ia menekankan bahwa pengerahan penuh baru bisa dilakukan jika ada resolusi resmi Dewan Keamanan PBB.
Selain itu, Sjafrie menyatakan bahwa TNI Angkatan Udara akan terus mendukung misi dengan operasi logistik, termasuk melalui metode airdrop untuk memasok bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kapuspen TNI, Mayjen Freddy Ardianzah, menyebut bahwa prajurit telah menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapan logistik, dan latihan operasional di berbagai medan untuk mendukung kesiapan misi perdamaian.
Meski begitu, belum ada keputusan final kapan pasukan akan dikerahkan. Sjafrie dan pihak TNI menyatakan bahwa keputusan akhir akan diambil oleh Presiden Prabowo berdasarkan mandat PBB yang masih harus dirundingkan. Menurut laporan Reuters, Indonesia menunggu keputusan untuk mandat PBB agar misi perdamaian bisa berjalan.
Inisiatif ini muncul dalam konteks diskusi multinasional tentang pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, sebagaimana dirancang oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Dalam rencana tersebut, tugas pasukan internasional ini meliputi menjaga perdamaian, mengamankan bantuan, dan membantu pembangunan infrastruktur serta kapasitas kepolisian lokal Palestina.
Peran Indonesia dalam rencana misi perdamaian di Gaza dianggap penting, mengingat negara ini merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki rekam jejak dukungan konsisten terhadap solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Namun, keterlibatan militer Indonesia memerlukan resolusi Dewan Keamanan PBB karena prosedur hukum internasional dan diplomasi harus dipenuhi agar pasukan bisa diterjunkan secara legal dan efektif.
Beberapa pengamat diplomasi menilai bahwa kesiapan Indonesia ini mencerminkan ambisi Jakarta untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung perdamaian global. Dalam pandangan mereka, keikutsertaan Indonesia akan memperkuat legitimasi misi perdamaian serta memberikan simbol solidaritas terhadap rakyat Palestina. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait pendanaan, logistik, dan keamanan operasional pasukan di wilayah konflik.
Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa komitmen ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diikuti dengan persiapan nyata. TNI menyatakan kesediaannya untuk bertindak profesional dan proporsional, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip perdamaian.
Jika misi ini mendapat restu PBB, Indonesia akan menjadi salah satu kontributor besar dalam upaya stabilisasi Gaza — sebuah langkah yang bisa memperkuat posisi diplomatik Indonesia sekaligus memberikan kontribusi kemanusiaan besar bagi wilayah yang dilanda konflik. Namun, hingga 15 November 2025, semua bergantung pada mandat resmi PBB dan keputusan politik nasional yang bersifat kritis.