Jakarta, Harianmedia – Hari ini menjadi saksi sebuah aksi besar: ribuan buruh dari berbagai organisasi dan wilayah turun ke jalan, memusatkan tuntutan mereka di depan Gedung DPR dan Istana Negara. Aksi yang dikenal dengan nama HOSTUM—singkatan dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah—digelar secara serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Seruan Aksi Nasional
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi besar-besaran ini bukan sekadar seruan lokal, melainkan krusial bagi reformasi nasional. Estimasi massa mencapai puluhan ribu, dengan sekitar 10.000 buruh Jabodetabek diperkirakan memasuki Jakarta hari ini.
Aksi ini digelar di dua titik utama: depan Gedung DPR RI di Senayan dan Istana Kepresidenan. Selain itu, aksi juga tersebar di kantor gubernur di berbagai daerah.
Tuntutan Buruh: Lebih dari Sekadar Upah
Koalisi buruh membawa serangkaian tuntutan penting:
Naikkan upah minimum 8,5–10,5% sesuai formula Mahkamah Konstitusi
Hapus outsourcing yang dianggap merugikan pekerja
Reformasi sistem pajak perburuhan, termasuk naikkan PTKP jadi Rp 7,5 juta/bulan, hapus pajak THR, pesangon, dan JHT
Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru menggantikan omnibus law
Pembentukan Satgas Pencegahan PHK, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, dan revisi RUU Pemilu 2029.
Situasi Lalu Lintas: Lancar tapi Siaga Ketat
Meskipun aksi berjalan besar, lalu lintas Ibu Kota pagi ini terpantau relatif lancar, terutama di tol Jagorawi dan kawasan Senayan. Ini menelan banyak pihak terkejut karena arus kendaraan tetap lancar meski ada unjuk rasa besar.
Namun, aparat keamanan siaga penuh: 4.531 personel gabungan TNI-Polri disiagakan, disertai water cannon, papan pengalihan jalan, dan jalur alternatif telah disiapkan oleh Polda Metro Jaya⸺sebagai bentuk antisipasi jika massa membludak.
Stasiun KRL Dijaga Ketat
Sebanyak 154 aparat keamanan diterjunkan PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) di empat stasiun sekitar kawasan aksi buruh di DPR. Langkah ini dilakukan untuk memastikan operasional KRL Commuter Line tetap berjalan lancar di tengah meningkatnya konsentrasi massa.
Menurut VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, tambahan aparat tersebut merupakan langkah antisipasi setelah sempat terjadi penghentian operasional KRL pada aksi 25 Agustus 2025 lalu. “Personel yang diturunkan merupakan gabungan petugas internal bersama unsur TNI-Polri,” jelasnya.
Adapun rinciannya, 53 orang ditempatkan di Stasiun Palmerah, 50 personel di Tanah Abang, 27 di Stasiun Karet, serta 24 di Kebayoran. Selain itu, petugas posko dari berbagai unit KAI Commuter juga ikut disiagakan untuk memberikan pelayanan kepada penumpang di area stasiun.
Reaksi Pemerintah dan DPR
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa semua tuntutan buruh akan diterima dan diperhatikan oleh DPR. Ia menekankan pentingnya dialog konstruktif bagi menyelesaikan aspirasi buruh.
Momentum Penting Bagi Reformasi Buruh
Demo buruh 28 Agustus 2025 menjadi tonggak penting bagi gerakan buruh dan politik nasional. Dengan tuntutan ekonomi dan legislatif yang kuat, aksi hari ini bukan hanya tentang jalanan yang penuh massa, tetapi juga keseriusan pemerintah dan parlemen dalam merespon dinamika ketenagakerjaan.
Rute yang Harus Dihindari & Imbauan Warga
Polisi dan pihak terkait mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang rawan dipadati buruh. Beberapa di antaranya adalah Tol Jakarta–Cikampek arah Senayan, Tol Jakarta–Tangerang, jalur Bogor–Depok menuju Pancoran, serta jalur arteri Pulo Gadung–Sunter yang kerap digunakan massa untuk menuju pusat aksi. Pengalihan lalu lintas juga disiapkan secara situasional jika konsentrasi massa semakin besar.
Selain jalur kendaraan, mobilitas KRL dan transportasi umum juga dipengaruhi oleh adanya aksi ini. PT KAI Commuter menyiagakan personel tambahan di sejumlah stasiun sekitar area DPR, seperti Tanah Abang, Palmerah, Kebayoran, dan Karet, guna mengantisipasi lonjakan pengguna maupun potensi gangguan operasional. Warga yang tidak berkepentingan mendesak di lokasi-lokasi tersebut disarankan untuk menunda perjalanan atau memilih alternatif transportasi lain.
Imbauan utama yang disampaikan aparat adalah agar masyarakat Jakarta tetap tenang dan mengatur aktivitasnya sejak pagi hari. Jika tidak mendesak, warga diminta untuk menghindari kawasan Senayan, terutama sekitar Gedung DPR RI, demi kelancaran arus lalu lintas dan menjaga situasi tetap kondusif. Dengan langkah antisipatif, diharapkan potensi kemacetan panjang maupun gangguan aktivitas masyarakat dapat diminimalisir selama aksi berlangsung.