Jakarta, Harian Media – Isu seputar snack rapat DPR kembali menjadi sorotan publik setelah muncul usulan agar anggota dewan hanya disuguhi air putih tanpa kudapan. Usulan ini datang dari Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, yang menilai camilan yang disediakan kerap tidak habis disantap dan berujung mubazir. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar makanan yang disediakan dalam rapat tidak berlebihan dan sebaiknya dihabiskan agar tidak terbuang sia-sia. Lantas, bagaimana nasib snack yang sering tersisa di ruang rapat DPR? Artikel ini akan membahas lengkap mulai dari usulan efisiensi, pandangan pimpinan DPR, hingga praktik pengelolaan makanan yang tidak habis.
Snack Rapat DPR yang Tak Pernah Habis
Potret di Dalam Ruang Rapat
Dalam praktiknya, setiap rapat DPR selalu tersedia kotak berisi beragam snack, mulai dari roti, bolu, jajanan pasar, hingga buah. Kudapan ini biasanya dilengkapi dengan air mineral dalam botol. Namun, realitasnya, tidak semua makanan itu disentuh. Kotak kecil berwarna kuning atau jingga kerap dibiarkan begitu saja di atas meja hingga rapat selesai.
Petugas kebersihan yang bertugas setelah rapatlah yang kemudian mengumpulkan semua kotak snack tersebut. Pemandangan ini menjadi hal biasa setiap kali rapat selesai, di mana kursi dirapikan, meja dibersihkan, dan kotak makanan dikumpulkan ke dalam plastik besar.
Kemana Pergi Snack Sisa?
Ternyata, tidak semua makanan sisa itu dibuang begitu saja. Menurut pengakuan seorang petugas kebersihan, snack yang masih layak konsumsi biasanya disortir ulang. Makanan ini kemudian diberikan kepada para staf kebersihan dan pegawai yang bekerja di area belakang gedung DPR. “Kalau masih bagus, dibagiin ke belakang. Jadi nggak langsung dibuang,” ujarnya.
Meski demikian, tidak semua jenis makanan bisa dimanfaatkan kembali. Beberapa snack yang sudah terbuka atau tidak segar memang terpaksa dibuang. Fakta ini menunjukkan bahwa tetap ada potensi pemborosan dan mubazir meski sebagian makanan bisa disalurkan kembali.
Snack Rapat DPR yang Tak Pernah Habis
Potret di Dalam Ruang Rapat
Dalam praktiknya, setiap rapat DPR selalu tersedia kotak berisi beragam snack, mulai dari roti, bolu, jajanan pasar, hingga buah. Kudapan ini biasanya dilengkapi dengan air mineral dalam botol. Namun, realitasnya, tidak semua makanan itu disentuh. Kotak kecil berwarna kuning atau jingga kerap dibiarkan begitu saja di atas meja hingga rapat selesai.
Petugas kebersihan yang bertugas setelah rapatlah yang kemudian mengumpulkan semua kotak snack tersebut. Pemandangan ini menjadi hal biasa setiap kali rapat selesai, di mana kursi dirapikan, meja dibersihkan, dan kotak makanan dikumpulkan ke dalam plastik besar.
Kemana Pergi Snack Sisa?
Ternyata, tidak semua makanan sisa itu dibuang begitu saja. Menurut pengakuan seorang petugas kebersihan, snack yang masih layak konsumsi biasanya disortir ulang. Makanan ini kemudian diberikan kepada para staf kebersihan dan pegawai yang bekerja di area belakang gedung DPR. “Kalau masih bagus, dibagiin ke belakang. Jadi nggak langsung dibuang,” ujarnya.
Meski demikian, tidak semua jenis makanan bisa dimanfaatkan kembali. Beberapa snack yang sudah terbuka atau tidak segar memang terpaksa dibuang. Fakta ini menunjukkan bahwa tetap ada potensi pemborosan dan mubazir meski sebagian makanan bisa disalurkan kembali.
Puan Maharani: Jangan Mubazir, Habiskan Snack yang Ada
Imbauan Ketua DPR
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pandangan berbeda. Ia tidak menolak keberadaan snack dalam rapat, namun menekankan pentingnya pengendalian jumlah agar tidak berlebihan. Menurutnya, tiga jenis makanan ringan sudah cukup untuk mendampingi jalannya rapat.
“Kalau tidak dimakan, jangan kemudian menjadi mubazir. Kalau memang dimakan, sebaiknya dihabiskan,” ujar Puan. Baginya, inti dari penyediaan snack adalah memberi kenyamanan bagi anggota DPR yang mengikuti rapat panjang, namun tetap harus ada kesadaran untuk tidak membiarkan makanan terbuang.
Seimbang Antara Kebutuhan dan Efisiensi
Puan menambahkan, dalam praktiknya snack tetap diganti di setiap rapat karena peserta rapat bisa berbeda-beda. Namun, ia mengingatkan agar menu yang disediakan tidak berlebihan. “Biasanya tiga macam saja, itu sudah cukup,” katanya.
Dengan demikian, Puan tidak secara langsung mendukung usulan penghapusan snack, tetapi lebih kepada menekankan pengendalian jumlah serta pemanfaatan penuh agar tidak mubazir.
Perdebatan Publik: Antara Efisiensi dan Tradisi
Sudut Pandang Efisiensi
Usulan air putih tanpa snack di rapat DPR dinilai sejalan dengan semangat efisiensi anggaran negara. Biaya yang dialokasikan untuk pengadaan makanan rapat bukanlah jumlah kecil jika dikalikan dengan frekuensi rapat yang berlangsung hampir setiap hari. Dengan mengurangi snack, dana tersebut bisa dialihkan ke pos anggaran lain yang lebih bermanfaat.
Sudut Pandang Kenyamanan
Namun, sebagian pihak menilai keberadaan snack merupakan bagian dari tradisi rapat formal di Indonesia. Kudapan kecil dianggap mampu menambah energi dan menjaga konsentrasi peserta rapat yang harus mengikuti pembahasan panjang dan serius. Apalagi, tidak semua anggota DPR datang dalam kondisi sudah makan sebelumnya.
Dampak Sosial dan Lingkungan
Selain soal anggaran, pemborosan makanan juga memiliki dampak sosial dan lingkungan. Makanan yang terbuang sia-sia berarti menyia-nyiakan sumber daya, mulai dari bahan pangan, tenaga produksi, hingga distribusi. Dalam konteks ini, baik usulan efisiensi Habiburokhman maupun imbauan Puan Maharani sama-sama menekankan pentingnya mengurangi potensi mubazir.
Perdebatan soal snack rapat DPR mencerminkan dua hal penting: efisiensi anggaran negara dan kesadaran untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Habiburokhman menilai cukup air putih saja yang disajikan, sementara Puan Maharani mengingatkan agar snack tetap ada tetapi tidak berlebihan dan sebaiknya dihabiskan. Di sisi lain, fakta bahwa snack sisa sering kali masih bisa dimanfaatkan oleh petugas kebersihan menunjukkan bahwa ada celah perbaikan dalam pengelolaan makanan di DPR.
Pada akhirnya, perdebatan ini tidak sekadar soal kudapan di meja rapat, melainkan juga tentang bagaimana wakil rakyat memberi contoh dalam pengelolaan anggaran dan kebiasaan konsumsi yang lebih bijak. Efisiensi dan kesadaran menghindari pemborosan adalah nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para pejabat negara.