Situbondo, 13 Agustus 2025 – Di tengah tren sejumlah daerah yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara signifikan, Pemerintah Kabupaten Situbondo justru mengambil langkah berbeda. Melalui kebijakan potongan PBB, Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo—atau akrab disapa Mas Rio—berupaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.
Langkah ini dinilai sebagai strategi cerdas di tengah tekanan ekonomi pasca-pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Mas Rio menyampaikan bahwa potongan pajak ini diharapkan menjadi stimulus kepatuhan pajak, sekaligus memperluas cakupan wajib pajak aktif di Situbondo.
“Tujuan kami bukan semata-mata meningkatkan PAD, tapi juga menjaga keseimbangan agar masyarakat tidak terbebani. Lewat insentif ini, kami berharap pembayaran PBB menjadi lebih mudah dan lebih cepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip dari Jatim Times.
Potongan Pajak & Bebas Denda
Dalam pelaksanaan kebijakan ini, dua hal utama menjadi perhatian:
- Diskon bagi wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo
- Penghapusan sanksi denda keterlambatan
Untuk mendukung efektivitas kebijakan, Pemkab juga memperluas kanal pembayaran melalui digitalisasi layanan dan kerja sama dengan bank lokal, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.
Bagian dari Rangkaian Kebijakan Fiskal Terpadu
Diskon PBB ini merupakan bagian dari paket kebijakan fiskal dalam Perubahan APBD 2025, yang berfokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program lain yang diluncurkan mencakup:
- Subsidi bunga 0% untuk UMKM, melalui program Vorsa dengan alokasi anggaran Rp 3 miliar
- Percepatan pembangunan dan perbaikan ratusan sekolah SD dan SMP
- Digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah guna meningkatkan efisiensi
- Penguatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi berbasis desa
Kebijakan ini telah disetujui oleh DPRD Situbondo dan mendapat dukungan luas dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Abdur Rahman menyebut program ini sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil dan selaras dengan visi pembangunan “Situbondo Naik Kelas”.
Apresiasi dari Akademisi
Kebijakan potongan PBB ini juga diapresiasi oleh kalangan akademisi. Dini Noor Aini, pakar kebijakan publik dari Universitas Abdurrahman Saleh, menilai kebijakan tersebut sebagai contoh pendekatan fiskal progresif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian pemerintah daerah.
Kebijakan potongan PBB yang digagas Mas Rio menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak harus dilakukan dengan membebani rakyat. Dengan pendekatan inovatif dan kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan, Situbondo memberikan contoh bagaimana daerah dapat tumbuh dengan tetap menjaga keadilan sosial dan ekonomi.
Sumber:
Kataku.co.id. (2025). Pengesahan P-APBD 2025: UMKM dan Pembangunan Jadi Senjata Situbondo Naik Kelas. https://kataku.co.id/detail/42636/pengesahan-papbd-2025-umkm-dan-pembangunan-jadi-senjata-situbondo-naik-kelas. Diakses pada 13 Agustus 2025.
NusaDaily.com. (2025). DPRD Situbondo Sahkan P-APBD 2025. https://nusadaily.com/dprd-situbondo-sahkan-p-apbd-2025. Diakses pada 13 Agustus 2025.
Purba, A. F. (2025). Pemkab Situbondo Beri Diskon PBB, Saat Daerah Lain Naikkan Hingga 250 Persen. https://www.arahpena.com/berita/77915721587/pemkab-situbondo-beri-diskon-pbb-saat-daerah-lain-naikkan-hingga-250-persen. Diakses pada 13 Agustus 2025.
Saputro, W. B. (2025). Buat Kebijakan Diskon PBB, Mas Rio Ingin PAD Meningkat Tanpa Membebani Masyarakat. https://jatimtimes.com/baca/343637/20250813/034700/buat-kebijakan-diskon-pbb-mas-rio-ingin-pad-meningkat-tanpa-membebani-masyarakat. Diakses pada 13 Agusttus 2025.
SuaraIndonesia.com. (2025). DPRD Situbondo Sahkan Perubahan APBD 2025, Anggarkan Rp 3 Miliar Subsidi Bunga Pinjaman UMKM. https://suaraindonesia.co.id/amp/news/news/6895f5aa83a10/dprd-situbondo-sahkan-perubahan-apbd-2025-anggarkan-rp-2-miliar-subsidi-bunga-pinjaman-umkm. Diakses pada 13 Agustus 2025.
ʜɪʟᴍᴀɴ ꜱɪʀᴇɢᴀʀ