Pagandaran, Harianmedia — Bea Cukai Tasikmalaya bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Priangan Timur dengan nilai mencapai Rp4.811.796.060 atau sekitar Rp4,8 miliar. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 19 November 2026, di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Pemusnahan ini merupakan bagian dari penyelesaian terhadap barang yang telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN). Barang tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan selama periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah penindakan selama periode satu tahun mencapai 500 kali. Penindakan itu dilakukan di wilayah kerja Bea Cukai Tasikmalaya yang mencakup kawasan Priangan Timur.
Nilai keseluruhan barang yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp4,81 miliar. Selain itu, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp2.418.865.411 atau sekitar Rp2,4 miliar.
Angka tersebut menunjukkan nilai barang hasil penindakan sekaligus perkiraan potensi kerugian negara yang dapat dihindari. Kedua angka itu memiliki pengertian berbeda. Nilai barang menggambarkan perkiraan nilai ekonomi barang yang dimusnahkan, sedangkan potensi kerugian negara berkaitan dengan penerimaan negara yang berisiko tidak diperoleh apabila pelanggaran tersebut tidak ditindak.
Kegiatan pemusnahan secara simbolis dilaksanakan di Pendopo Bupati Pangandaran, kawasan Alun-alun Parigi. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum yang berada di wilayah Priangan Timur.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Finari Manan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Bea Cukai Tasikmalaya, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Kolaborasi itu melibatkan enam wilayah pemerintahan di kawasan Priangan Timur.
Enam wilayah tersebut meliputi Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Unsur TNI, Polri, serta Kejaksaan juga terlibat dalam kegiatan tersebut.
Kerja sama lintas wilayah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini karena aktivitas peredaran barang dapat melibatkan jalur distribusi yang melintasi batas administrasi pemerintahan. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar pengawasan dan penindakan dapat dilaksanakan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Selain nilai barang dan potensi kerugian negara, hasil penindakan tersebut juga mencatat penerimaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp248.087.000. Denda tersebut merupakan bagian tersendiri dari hasil penanganan pelanggaran dan tidak termasuk dalam nilai barang yang dimusnahkan.
Pemusnahan dilakukan sebagai tindak lanjut setelah barang hasil penindakan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pelaksanaan tersebut, barang yang telah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan tidak kembali beredar melalui jalur perdagangan.
Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan tahapan teknis yang disesuaikan dengan karakteristik barang. Berdasarkan keterangan mengenai kegiatan tersebut, proses pemusnahan secara langsung dilaksanakan di fasilitas PT Albasi Layung Indonesia, Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, Pendopo Bupati Pangandaran menjadi lokasi kegiatan simbolis, sedangkan proses pemusnahan dilakukan di wilayah Kabupaten Ciamis.
Pemusnahan barang hasil penindakan menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengawasan yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya, petugas melaksanakan kegiatan penindakan terhadap barang yang diduga melanggar ketentuan. Setelah melalui proses penanganan dan penetapan status sesuai aturan, barang tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemusnahan.
Upaya pengawasan juga berkaitan dengan perlindungan penerimaan negara dan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kegiatan perdagangan. Pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya berpotensi menghadapi persaingan dengan pihak yang tidak mengikuti aturan yang sama.
Karena itu, penindakan terhadap barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan pengamanan barang, tetapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan ketentuan dalam kegiatan perdagangan. Pengawasan terhadap jalur distribusi dan tindak lanjut terhadap hasil penindakan tetap diperlukan untuk mencegah barang serupa kembali beredar.
Capaian 500 kali penindakan selama Oktober 2025 hingga Oktober 2026 menjadi catatan kegiatan pengawasan Bea Cukai Tasikmalaya di wilayah Priangan Timur. Sementara itu, pemusnahan pada 19 November 2026 menjadi tahapan penyelesaian terhadap barang hasil penindakan yang telah ditetapkan sebagai milik negara.
Melalui kegiatan tersebut, Bea Cukai Tasikmalaya bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memperlihatkan kerja sama dalam menangani peredaran barang ilegal di kawasan Priangan Timur. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar Rp4,8 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sekitar Rp2,4 miliar serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp248 juta.

