Jakarta, Harianmedia — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah persoalan nasional dalam Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam agenda DPR kali ini adalah polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait persoalan dokumen pendidikan dan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Pembukaan masa persidangan tersebut menandai dimulainya kembali kegiatan DPR setelah para anggota dewan menjalani masa reses. Dalam rapat paripurna, Puan menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang diterima anggota DPR selama berada di daerah pemilihan harus menjadi perhatian bersama untuk ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Pernyataan mengenai Gibran menjadi salah satu perhatian setelah sejumlah anggota DPR membicarakan kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Usulan itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.
Perkembangan tersebut kemudian memunculkan pembahasan di lingkungan parlemen mengenai langkah konstitusional yang dapat ditempuh untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Usai rapat paripurna, Puan mengakui bahwa pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses. Masukan tersebut berkaitan dengan kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Puan menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan memproses laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan. Pembahasan selanjutnya mencakup mekanisme, tata cara, serta langkah yang dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa setiap proses harus mengikuti aturan konstitusi. Dengan demikian, pembahasan mengenai usulan tersebut tidak dapat dilakukan di luar mekanisme kelembagaan yang telah ditentukan.
Meski demikian, penerimaan laporan dan masukan dari fraksi-fraksi tidak berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Gibran dari jabatannya. Usulan Hak Menyatakan Pendapat masih memerlukan proses sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dapat menghasilkan keputusan lebih lanjut.
Selain persoalan tersebut, Puan turut menyoroti pentingnya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, dinamika politik yang berkembang menjadi tantangan bagi bangsa dalam memastikan pemilihan umum berlangsung secara jujur dan adil.
Puan menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk menjaga prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam pidatonya, ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan negara harus tetap berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
Persoalan lain yang disinggung Puan adalah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan bahwa DPR mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani perkara tersebut dan mendukung proses pengusutannya secara transparan serta profesional.
Puan mengingatkan bahwa kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa persidangan kali ini, DPR akan memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Agenda tersebut mencakup penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
DPR juga akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Persoalan gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, hingga perizinan di kawasan industri turut masuk dalam daftar perhatian.
Pada sektor sosial, pengawasan diarahkan pada perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial. DPR juga akan mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta memperhatikan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, sektor kesehatan dan pendidikan menjadi bagian lain dari agenda pengawasan. DPR akan memperhatikan kesiapan serta keakuratan data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan pemerataan program revitalisasi sekolah.
Di bidang ekonomi, Puan menyebut perlunya perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal. Penguatan ketahanan energi nasional juga menjadi perhatian, terutama melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, DPR akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang. Beberapa di antaranya adalah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, RUU Hak Cipta, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta RUU Perkoperasian.
Rangkaian agenda tersebut disampaikan Puan sebagai bagian dari pekerjaan parlemen setelah masa reses berakhir. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dijadwalkan berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026.
Pada kesempatan yang sama, Puan juga mengangkat peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga semangat perjuangan para pahlawan melalui tindakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Puan, semangat kepahlawanan tidak seharusnya hanya menjadi kenangan sejarah. Nilai perjuangan perlu diwujudkan melalui upaya mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan.
Berbagai persoalan yang disampaikan dalam pembukaan masa persidangan tersebut menunjukkan luasnya agenda yang akan menjadi perhatian DPR. Mulai dari perkembangan polemik Gibran, integritas demokrasi, penegakan hukum, bantuan sosial, pendidikan, hingga ketahanan energi, seluruhnya masuk dalam pembahasan tugas parlemen pada masa persidangan mendatang.