Bandung, Harianmedia — Sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat menggelar aksi penyampaian aspirasi di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan persoalan agraria, ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi, hingga pengelolaan anggaran negara.
Aksi berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para peserta memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Massa menggunakan mobil komando untuk menyampaikan orasi secara bergantian. Sejumlah spanduk berisi tuntutan juga dibentangkan di lokasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
Perwakilan massa bernama Anisa menyampaikan beberapa tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut. Salah satunya adalah mendesak penghentian monopoli tanah dan praktik perampasan tanah rakyat yang, menurut massa, dilakukan dengan mengatasnamakan ketahanan pangan serta transisi energi.
Persoalan penguasaan tanah menjadi salah satu isu yang disoroti dalam demonstrasi itu. Massa meminta agar kebijakan terkait penggunaan lahan memperhatikan hak masyarakat dan tidak mengabaikan kepentingan warga yang menggantungkan kehidupan pada tanah.
Selain persoalan agraria, peserta aksi juga menyuarakan penolakan terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART). Mereka meminta agar kesepakatan tersebut dibatalkan. Tuntutan itu disampaikan sebagai bagian dari kritik terhadap kebijakan perdagangan yang menjadi perhatian kelompok peserta demonstrasi.
Di bidang ketenagakerjaan, massa mendesak penghentian pemutusan hubungan kerja atau PHK serta menolak kebijakan upah murah. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi pekerja agar kebijakan ekonomi tidak memperburuk kepastian pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
Tuntutan tersebut muncul bersamaan dengan persoalan ekonomi yang turut disoroti peserta aksi. Massa meminta pemerintah menghentikan kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok. Menurut tuntutan yang disampaikan, kebijakan ekonomi perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Harga bahan pokok menjadi salah satu persoalan yang berkaitan langsung dengan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, ketidakpastian pekerjaan dan tingkat upah dapat memengaruhi kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Melalui aksi tersebut, massa meminta pemerintah memberi perhatian terhadap persoalan-persoalan itu.
Peserta demonstrasi juga mendesak pembangunan industri nasional. Tuntutan ini disampaikan bersama dorongan untuk mewujudkan basis reforma agraria yang dinilai lebih mendasar. Kedua isu tersebut menjadi bagian dari pandangan massa mengenai arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya di Indonesia.
Tidak hanya itu, massa turut meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara. Mereka menginginkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara lebih tepat sasaran sehingga dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan.
Peserta aksi berasal dari sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat. Di antara kelompok yang disebut mengikuti kegiatan tersebut adalah aliansi mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta gerakan Dago Elos Melawan.
Keterlibatan berbagai kelompok tersebut memperlihatkan bahwa aksi di kawasan Asia Afrika membawa sejumlah isu yang menjadi perhatian peserta. Meski demikian, setiap tuntutan yang disampaikan merupakan aspirasi kelompok yang mengikuti demonstrasi dan tidak otomatis mewakili seluruh mahasiswa maupun masyarakat Bandung.
Penyampaian aspirasi dilakukan melalui orasi dan pembentangan spanduk. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan massa menyampaikan poin-poin tuntutan secara bergantian menggunakan mobil komando yang berada di lokasi.
Pada hari yang sama, pengamanan demonstrasi juga disiapkan di sejumlah titik di Kota Bandung. Polda Jawa Barat mengerahkan 3.248 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian aksi di beberapa lokasi, termasuk kawasan Asia Afrika dan titik lainnya di kota tersebut.
Personel gabungan itu melibatkan unsur kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pengamanan disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung.
Pengaturan lalu lintas juga menjadi perhatian karena sejumlah aksi berlangsung di kawasan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Pengendara yang melintasi sekitar lokasi demonstrasi perlu memperhatikan arahan petugas apabila terdapat penyesuaian arus kendaraan.
Aksi di Jalan Asia Afrika pada 20 Oktober 2026 tersebut menempatkan persoalan agraria, ketenagakerjaan, harga kebutuhan pokok, perdagangan, pembangunan industri, dan penggunaan anggaran sebagai bagian dari tuntutan yang disuarakan massa. Peserta meminta pemerintah memperhatikan berbagai persoalan tersebut dalam pelaksanaan kebijakan nasional.
Melalui demonstrasi itu, mahasiswa dan kelompok masyarakat menyampaikan pandangan mereka mengenai sejumlah kebijakan yang dianggap perlu dievaluasi. Tuntutan yang dibawa mencakup kepentingan pekerja, pengelolaan tanah, serta kondisi ekonomi masyarakat.
Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi di Kota Bandung pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Berbagai tuntutan disampaikan secara terbuka melalui orasi dan spanduk, dengan harapan persoalan yang mereka angkat mendapat perhatian pemerintah.