Harianmedia — Pada Kamis pagi, 4 Desember 2025, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, memulai rangkaian kunjungan kerja ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. Tujuan utama: memastikan bantuan cepat sampai dan respons penanganan bencana berjalan tepat sasaran.
Keberangkatan & Rute Kunjungan
Pukul sekitar 05.00 WIB, Wapres bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800.
Tujuan pertama adalah Bandara Internasional Minangkabau di Padang, Sumatera Barat. Setelah itu, Wapres bakal meninjau dampak bencana di tiga provinsi: Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh.
Dalam rombongan mendampingi Wapres antara lain Wamendagri, anggota DPR, dan pejabat dari Sekretariat Wapres.
Inspeksi Lapangan di Sumatera Barat: Sumur ke Agam
Tiba di Sumbar, Wapres langsung menuju wilayah terdampak paling parah di Kabupaten Agam. Fokus di Desa Salareh Aia, Kecamatan Palembayan — salah satu desa paling rusak akibat banjir bandang dan longsor.
Akses jalan menuju desa tersebut sempat tertutup material longsor, sehingga Wapres melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor untuk mencapai permukiman warga.
Di lokasi, terlihat rumah-rumah rusak, lumpur setinggi lutut, serta puing — bukti dahsyatnya banjir bandang. Wapres meninjau kondisi pengungsi, distribusi logistik, serta kebutuhan dasar seperti makanan, selimut, dan perlengkapan darurat untuk para korban.
Wapres menegaskan bahwa penanganan darurat dan distribusi bantuan harus berjalan cepat, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh korban, termasuk kelompok rentan: lansia, ibu hamil, balita, dan difabel.
Usai dari Sumbar, rombongan langsung bertolak ke Sumatera Utara. Target utama: Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) — salah satu daerah paling parah terdampak banjir bandang dan longsor.
Di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Wapres menyaksikan langsung kehancuran fasilitas umum: sekolah, masjid, rumah warga, kendaraan, bahkan jalan penghubung menuju Sibolga terputus total akibat longsor dan banjir.
Wapres juga mengunjungi posko penanggulangan bencana di Desa Batu Hula. Di sana, ia mengecek dapur umum, posko kesehatan, dan distribusi logistik yang dikelola oleh aparat militer setempat, memastikan kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan, selimut, popok bayi, dan kebutuhan anak-anak tersedia.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres berinteraksi langsung dengan warga, mendengarkan keluhan mereka, dan mencatat kebutuhan mendesak mereka. Ia juga meminta maaf jika masih ada kekurangan dalam penanganan di lapangan.
Distribusi Bantuan & Pemulihan Infrastruktur
Wapres menegaskan bahwa pemerintah pusat, bersama pemerintah daerah serta instansi terkait, akan terus hadir bersama masyarakat terdampak. Prioritas utama: distribusi bantuan darurat, perbaikan akses jalan, jembatan, fasilitas publik, serta pemulihan layanan dasar seperti listrik, air, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan.
Instruksi itu adalah tindak lanjut arahan dari Prabowo Subianto — agar respons terhadap bencana di Sumatera dilakukan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Sebelum menutup kunjungan, Wapres dijadwalkan untuk meninjau gudang logistik di Lanud Soewondo, Medan — sebagai pusat distribusi bantuan ke berbagai wilayah terdampak di Sumut dan Aceh.
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda pada akhir November 2025 — sebagian besar akibat cuaca ekstrem yang disertai hujan deras — telah mengakibatkan dampak parah di tiga provinsi: Sumbar, Sumut, dan Aceh.
Menurut data terkini per 4 Desember 2025, setidaknya 836 orang meninggal, ≥2.600 terluka, dan ratusan warga hilang, sementara lebih dari sejuta orang terpaksa mengungsi akibat kerusakan rumah dan infrastruktur luas.
Angka ini menjadikan bencana 2025 di Sumatera sebagai salah satu tragedi alam terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir — menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh pihak.
Kehadiran langsung Wapres di lokasi — dari Sumbar ke Sumut, bahkan hingga Aceh — memberi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak mengabaikan nasib korban.
Langsung mengecek distribusi bantuan, kondisi pengungsi, serta kebutuhan dasar.
Memastikan koordinasi dengan pemda dan aparat di lapangan untuk percepatan penanganan.
Memberi motivasi kepada korban agar tetap optimistis, bahwa mereka tidak ditinggalkan sendiri.
Dengan demikian, langkah ini diharapkan bisa mempercepat proses evakuasi, pemulihan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi ribuan warga terdampak.
Meski telah ada upaya cepat dari pemerintah, tantangan masih besar:
Banyak area yang terisolasi — akses jalan putus, wilayah terendam atau tertimbun material longsor.
Ribuan rumah, fasilitas publik, sekolah, dan sarana ibadah rusak atau hancur — butuh waktu dan sumber daya besar untuk membangunnya kembali.
Ribuan pengungsi perlu layanan kesehatan darurat, makanan, air bersih, selimut, dan perlengkapan dasar lain.
Namun dengan komitmen pemerintah pusat dengan melalui pemantauan langsung Wapres, serta kerja sama semua pihak (pemerintah daerah, militer, lembaga kemanusiaan), harapan pemulihan kembali bagi masyarakat terdampak semakin penting dan realistis.
Kunjungan kerja Wapres Gibran pada 4–5 Desember 2025 ke Sumatera — dari Sumbar hingga Sumut dan Aceh — memberi harapan baru bagi korban banjir bandang dan longsor. Kehadirannya langsung di lokasi bencana, memantau distribusi bantuan, mengecek posko pengungsian, serta dialog dengan warga terdampak, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan respons cepat, tepat sasaran, dan manusiawi.
Di tengah duka dan kerugian besar, langkah nyata ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan — baik infrastruktur, fasilitas publik, maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Warga terdampak pun diingatkan bahwa mereka tak sendirian: pemerintah hadir, dan bantuan akan terus disalurkan hingga kondisi pulih kembali.