Jakarta,, Harianmedia — Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, memerintahkan langkah tegas terhadap Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, yang melakukan ibadah umrah ketika wilayahnya tengah diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu malam, 7 Desember 2025.
Awal kejadian
Sejak awal Desember 2025, Aceh — termasuk kabupaten Aceh Selatan — diguncang bencana banjir bandang dan longsor. Curah hujan ekstrem dan kondisi alam memicu kerusakan infrastruktur, terputusnya akses, serta dampak serius terhadap masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah kemudian memutuskan untuk menetapkan status darurat bencana dan membentuk posko terpadu guna koordinasi penanganan.
Sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif, para kepala daerah diundang mengikuti rapat bersama pemangku kepentingan pusat dan provinsi untuk membahas penanganan darurat — distribusi bantuan, evakuasi korban, hingga pemulihan wilayah terdampak.
Bupati Aceh Selatan
Tepat pada 2 Desember 2025, Mirwan MS bersama istri diketahui berangkat menunaikan umrah. Aksi ini memicu sorotan publik luas, mengingat Aceh Selatan sedang berada di tengah masa tanggap darurat bencana.
Menurut pernyataan Muzakir Manaf — Gubernur Aceh — izin resmi untuk umrah pada masa darurat bencana tidak pernah dikeluarkan. Meskipun demikian, keberangkatan tetap dilakukan, menambah kritik atas prioritas dan sikap pemimpin pada saat darurat warga.
Fakta ini menimbulkan persepsi bahwa sang bupati “meninggalkan” amanah kemasyarakatan di saat kondisi genting — sebuah tindakan yang dianggap tidak mencerminkan tanggung jawab publik.
Reaksi Presiden: Teguran Keras dan Perintah Pemecatan/Pemrosesan
Dalam rapat koordinasi di posko bencana, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi bagi kepala daerah yang berjuang bersama rakyat dalam penanganan bencana. Namun, sikap sang bupati mendapatkan kecaman keras.
“Kalau yang mau lari, lari aja — copot langsung,” tegas Prabowo sambil menegaskan bahwa tindakan seperti itu menurut istilah militer bisa dikategorikan sebagai “desersi” — meninggalkan rakyat saat situasi bahaya.
Presiden kemudian meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk segera memproses tindakan administratif terhadap Bupati Aceh Selatan. Instruksi tersebut menjadi sinyal tegas bahwa penyalahgunaan jabatan atau pengabaian tanggung jawab akan mendapat konsekuensi serius.
Menurut pernyataan resmi, pemrosesan meliputi evaluasi jabatan serta pertimbangan pencopotan dari jabatan publik jika ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban memimpin di masa darurat.
Dampak & Reaksi Publik
Kasus ini langsung menjadi sorotan publik — banyak pihak menilai bahwa kepemimpinan daerah haruslah hadir di tengah rakyat, terutama saat krisis. Media nasional menyebut tindakan ini sebagai contoh buruk, sekaligus peringatan keras bagi pejabat lain agar tidak mengabaikan tanggung jawab.
Selain itu, tindakan tegas ini mendapat dukungan dari unsur pemerintahan pusat dan provinsi sebagai langkah penegakan disiplin terhadap pejabat yang lalai, sekaligus upaya menjaga kepercayaan masyarakat di saat penanganan bencana.
Situasi Saat Ini
Hingga 8 Desember 2025, proses pemrosesan administratif terhadap Bupati Aceh Selatan terus dipantau oleh pemerintah pusat. Sementara itu, penanganan bencana di Aceh — termasuk evakuasi, distribusi bantuan dan pemulihan infrastruktur — tetap berjalan di bawah koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Masyarakat dan media tetap menunggu keputusan resmi mengenai status jabatan Mirwan MS, apakah akan dicopot, diberhentikan, atau diberikan sanksi lain sesuai hasil evaluasi.
Kasus ini menegaskan bahwa jabatan publik lebih dari sekadar status, melainkan amanah berat untuk melindungi dan memimpin masyarakat terutama di saat krisis. Sikap tegas Presiden Prabowo menunjukkan komitmen untuk menegakkan tanggung jawab pejabat daerah.
Bagi pemimpin daerah lain, kasus Bupati Aceh Selatan menjadi pelajaran penting: prioritas utama adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat bukan urusan pribadi di momen kritis.
Ke depan, publik berharap agar penegakan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pejabat tetap dijaga, terutama dalam kondisi darurat bencana.