Jakarta, Harianmedia — Dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, Minggu malam (9 November 2025), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap dua isu penting yang menjadi perhatian pemerintah: pembatasan game online bagi generasi muda dan rencana pengumuman sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional pada momen peringatan Hari Pahlawan ke-80, 10 November 2025.
Rapat yang berlangsung di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi. Dalam keterangan persnya, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden menekankan perlunya segera mengambil langkah konkret terhadap pengaruh game daring yang dianggap memiliki potensi dampak negatif bagi pelajar dan anak-anak.
“Beliau tadi menyampaikan kita mesti juga harus berpikir membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” ujar Prasetyo usai rapat.
Langkah pembatasan game online menjadi urgensi setelah insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jumat (7 November 2025). Dalam penyelidikan awal, ditemukan korelasi antara aktivitas daring dan kecenderungan tindakan berisiko di kalangan remaja. Pemerintah, melalui rapat tersebut, memutuskan untuk meninjau ulang regulasi game online dan konten digital anak.
Menurut Prasetyo Hadi, pembahasan rapat mencakup jenis-jenis game yang menampilkan senjata api atau aksi kekerasan yang dianggap dapat mempengaruhi psikologi anak.
“Misalnya contoh, PUBG … jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” kata Prasetyo.
Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, pengembang game, dan platform digital untuk mengupayakan pembatasan yang efektif — baik dari sisi regulasi maupun edukasi.
Tak hanya isu game online, rapat juga menuntaskan persiapan pengumuman gelar Pahlawan Nasional. Prasetyo Hadi mengkonfirmasi bahwa pemerintah akan mengumumkan sekitar sepuluh tokoh pada hari Senin, 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Dalam konferensi pers, ia menyebut salah satu nama yang akan diumumkan adalah mantan Presiden RI ke-2, Soeharto.
“Kurang lebih ada sepuluh nama, salah satunya Pak Harto juga masuk,” ujar Prasetyo.
Proses pemilihan nama Pahlawan Nasional ini telah melalui rangkaian kajian oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta verifikasi oleh beberapa lembaga pemerintah. Prasetyo menyatakan bahwa penetapan nama dilakukan setelah penugasan Presiden kepada tim khusus untuk berkomunikasi dengan tokoh dan menerima masukan luas.
“Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh bapak presiden … sudah melalui berbagai masukan,” ujarnya.
Dengan dua isu tersebut, pemerintah menunjukkan dua sisi prioritas: keamanan digital generasi muda dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan nasional. Usai rapat, Prasetyo Hadi memastikan bahwa komunikasi kepada semua pihak terkait akan segera dilakukan agar langkah-langkah di lapangan bisa terlaksana secepat mungkin.
Pemerintah berharap pengumuman nama Pahlawan Nasional pada 10 November akan menjadi momentum rekonsiliasi nasional dan pengingat bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam pembangunan bangsa. Sementara itu, kebijakan pembatasan game online diharapkan tidak hanya bersifat sanksi, tetapi juga edukasi dan pembinaan karakter melalui kerja sama sekolah, keluarga, dan lembaga digital.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap game yang dinilai memiliki muatan kekerasan atau senjata api serta menyusun batasan usia dan kontrol konten. Koordinasi lintas kementerian dan pengembang game juga akan menjadi bagian dari langkah strategis. Prasetyo menekankan bahwa “kita juga masih harus berpikir bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh game online” — menegaskan bahwa kebijakan belum final dan masih dalam proses kajian.
Sementara pengumuman tokoh Pahlawan Nasional ditunggu oleh publik, rapat tersebut menjadi titik awal tanggung jawab pemerintah dalam dua bidang yang berbeda namun sama pentingnya: melindungi generasi muda dari dampak digital dan menghormati mereka yang telah berkontribusi bagi bangsa.
Sehingga, akhir rapat terbatas Minggu malam itu menandai langkah nyata pemerintah: mendorong regulasi digital dan persiapan penghormatan Pahlawan Nasional. Dua tema besar ini akan berjalan berdampingan dalam kurun waktu dekat dan menjadi perhatian publik. Harapan pemerintah, generasi muda tidak hanya terlindungi dari pengaruh negatif teknologi, tetapi juga terinspirasi untuk mempertahankan spirit kepahlawanan yang akan diumumkan hari ini.
Dengan demikian, pernyataan Prasetyo Hadi usai rapat terbatas menawarkan gambaran konkret tentang arah kebijakan nasional dari pembatasan game online hingga penghargaan nasional kepada tokoh-tokoh yang berjasa. Pemerintah kini menantang dua tantangan besar: satu, menjaga karakter muda di era digital; dan dua, menjaga warisan kepahlawanan bangsa tetap hidup dalam kesadaran publik.
Di sisi lain, peristiwa di SMA 72 Jakarta menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan sosial dan digital di kalangan pelajar. Pemerintah menilai kasus tersebut sebagai pelajaran serius dalam pembinaan karakter remaja dan literasi media di sekolah. Penyelidikan lanjutan mengenai tekanan sosial dan pengaruh media daring terhadap perilaku siswa masih berlangsung, seperti diulas dalam laporan berikut : Fakta Terbaru Insiden di SMA 72 Jakarta