Jakarta, Harianmedia —Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah kembali memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam upaya menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi rumah tangga, jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) resmi ditingkatkan menjadi 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kebijakan ini diputuskan setelah hasil evaluasi nasional menunjukkan masih adanya tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga bahan pokok dan kenaikan biaya kebutuhan dasar.
Langkah penambahan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai stimulus ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga menjelang penutupan tahun fiskal 2025. Pemerintah menargetkan distribusi tambahan BLT dapat tersalurkan secara merata mulai Oktober hingga Desember.
Penguatan Program BLT
Program BLT pertama kali digagas untuk membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi tekanan ekonomi pasca-pandemi. Seiring waktu, kebijakan ini terus disesuaikan dengan kondisi sosial dan fiskal negara. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, pelaksanaan program bantuan langsung kini dilakukan dengan sistem yang lebih terintegrasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pengawasan digital dari Kementerian Keuangan.
Penambahan jumlah penerima hingga akhir tahun ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, serta Sekretariat Kabinet. Pemerintah juga memastikan seluruh penyaluran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran melalui transfer langsung ke rekening penerima.
Detail Peluncuran dan Rangkaian Penyaluran
Dalam peluncurannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa program BLT Kesra akan dilaksanakan mulai dari Oktober hingga Desember 2025, dengan nilai total sekitar Rp 900.000 per keluarga penerima (Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan).
Penyaluran dilakukan melalui dua saluran utama: Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Dari jumlah 35 juta KPM, sekitar 18 juta lebih akan melalui Himbara, sementara sisanya melalui layanan pos. Pada hari peluncuran, pemerintah juga melakukan penyerahan simbolis bantuan kepada sejumlah penerima yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya.
Penambahan Penerima Manfaat
Salah satu hal penting yang ditekankan adalah penambahan jumlah penerima dibanding program sebelumnya. Pemerintah menyebut bahwa dengan tambahan ini, total KPM mencapai 35,46 juta keluarga — angka yang hampir dua kali lipat dibanding penerima program sebelumnya .
Angka 35,46 juta KPM dihasilkan dari penambahan sekitar 17,2 juta keluarga penerima baru yang sebelumnya belum masuk dalam program bantuan langsung tunai tambahan.
Program BLT Kesra ditujukan untuk keluarga berada di desil ekonomi 1 hingga 4, berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN). Ini berarti sasaran utama adalah kelompok ekonomi paling rentan yang membutuhkan dorongan daya beli.
Pemerintah juga menegaskan bahwa bantuan ini bukan untuk mengganti bantuan reguler, melainkan tambahan untuk memperkuat perlindungan sosial menjelang akhir tahun.
Anggaran dan Sumber Dana
Untuk menjalankan program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan sekitar Rp 30 triliun. Anggaran ini berasal dari efisiensi belanja serta realokasi anggaran non-produktif, yang kemudian diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menyatakan bahwa langkah efisiensi dan realokasi ini memungkinkan peningkatan besaran dan jangkauan bantuan sosial tanpa menambah beban fiskal yang ekstrem.
Dengan adanya penambahan penerima dan peluncuran BLT Kesra untuk tiga bulan terakhir, pemerintah berharap :
- Memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang terdampak oleh tekanan inflasi dan kondisi ekonomi global.
- Meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, terutama menjelang akhir tahun.
- Mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memperluas akses bantuan langsung ke keluarga yang sebelumnya belum penerima.
- Menciptakan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi.
Meskipun program sudah diumumkan, pencairan BLT Kesra akan mulai secara resmi mulai 20 Oktober 2025, melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Masyarakat penerima diimbau untuk memastikan data mereka tercatat dalam sistem KemenSocial, Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN), dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) agar tidak tertinggal.
Bantuan ini hanya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi rentan dan tidak menggantikan program reguler seperti PKH dan BPNT. Penggunaan bantuan diharapkan untuk kebutuhan pokok seperti bahan pangan, kebutuhan anak, dan pemulihan ekonomi rumah tangga. Bukan digunakan untuk kegiatan konsumsi spekulatif atau yang tidak produktif.
Dengan hanya tersisa tiga bulan menjelang akhir 2025, pemerintah mengambil langkah ambisius dengan memperluas dan memperbesar program BLT Kesra. Melalui tambahan 35,4 juta keluarga penerima manfaat, anggaran Rp 30 triliun, serta penyaluran yang telah direncana mulai Oktober hingga Desember, program ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hasilnya akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. mulai dari pencairan tepat waktu, data yang akurat, hingga penggunaan yang produktif oleh keluarga penerima.