Jakarta, Harianmedia — Pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa proses penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau yang dikenal dengan nama “Whoosh” resmi berjalan sejak awal tahun 2025.
Meskipun demikian, detail lebih lanjut mengenai siapa pihak yang diperiksa dan apa saja dokumen yang telah dikumpulkan masih dirahasiakan.
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung telah menyita perhatian publik sejak pembangunan mulai dikritik karena biaya yang dinilai jauh lebih tinggi dibanding benchmark internasional. Misalnya, mantan menteri menyebut biaya per kilometer proyek ini jauh melampaui angka proyek serupa di luar negeri.
Pada 27 Oktober 2025, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyelidikan dimulai secara senyap dan pihaknya terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak terkait.
Dugaan Mark-Up dan Biaya Proyek
Dalam pemberitaan, muncul angka perhitungan bahwa biaya pembangunan kereta cepat ini mencapai sekitar US$ 52 juta per kilometer, jauh lebih tinggi dibanding kisaran US$ 17–18 juta per kilometer pada proyek sejenis di China.
Isu tersebut menjadi titik mula dari perhatian KPK, yang kemudian membuka jalur penyelidikan terhadap apakah terdapat penggelembungan anggaran atau mark-up dalam pengadaan proyek ini.
Sikap Pihak Terkait
Pemerintah konsorsium dalam proyek tersebut, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Juru bicara KCIC, Eva Chairunisa, menyebut pihaknya “kooperatif” dalam menjawab pertanyaan KPK.
Begitu juga pihak partai politik yang terkait, yaitu PDI Perjuangan (PDIP), menyampaikan dukungan agar apabila terbukti penyimpangan maka tindakan hukum harus dijalankan. PDIP juga menuturkan bahwa ketua umum partai itu, Megawati Soekarnoputri, telah mengingatkan sejak awal soal risiko proyek tersebut.
Tahapan Hukum & Tantangan
KPK hingga 29 Oktober 2025 belum mengumumkan tersangka atau menetapkan status penyidikan lebih lanjut secara terbuka. Proses masih berada pada tahap penyelidikan dengan pengumpulan keterangan dan dokumen.
Kendala yang dihadapi antara lain: perlindungan kerahasiaan saksi, keberagaman dokumen proyek lintas kementerian dan swasta, serta tekanan publik agar proses berlangsung transparan namun tetap menjaga prosedur hukum.
Kasus ini membawa dua implikasi penting: satu, soal bagaimana pengadaan proyek strategis nasional dikelola dan diawasi; dua, soal kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran besar dalam infrastruktur. Bila terbukti terdapat penyimpangan, maka pengaruhnya bisa luas terhadap model pembiayaan proyek besar ke depan.
Pengamat menyebut bahwa publik akan menilai tidak hanya dari hasil akhir, misal garis hukum atau vonis, melainkan juga dari bagaimana prosedur penyelidikan dilakukan, apakah berjalan adil, terbuka, dan tidak ada ruang untuk keganjilan.
Meski detail kasus masih dirahasiakan, kepastian bahwa KPK “masih terus berprogres” dalam penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung mengirimkan sinyal penting: bahwa proyek mega-infrastruktur bukan bebas dari pengawasan dan bahwa lembaga penegak hukum siap mengusut dugaan pelanggaran. Publik dan pihak terkait diharapkan mengikuti perkembangan dengan cermat, menunggu kejelasan lebih lanjut yang akan mengungkap siapa pihak yang diperiksa, dokumen mana yang dikaji, dan bagaimana hasil akhir proses ini akan membentuk tata kelola proyek kedepan.