Jakarta, Harianmedia — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang akan menjadi pelaksana teknis program pembangunan di Tanah Papua. Penunjukan ini diumumkan secara resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110P Tahun 2025, dengan Velix Vernando Wanggai sebagai ketua komite.
Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Komitmen Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan
Pembentukan komite ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat pelaksanaan program Otonomi Khusus Papua yang sudah memasuki fase lanjutan sejak revisi undang-undang Otsus tahun 2021. Presiden Prabowo menegaskan, Papua tidak hanya membutuhkan perhatian dari sisi keamanan, tetapi juga pemerataan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur yang berkelanjutan.
Komite ini dibentuk untuk menyinkronkan berbagai program kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, agar fokus pada percepatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Velix Wanggai, Sosok Pemimpin dari Timur
Velix Vernando Wanggai dikenal sebagai tokoh asal Papua yang memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP).
Penunjukan Velix dianggap tepat karena ia memahami dinamika pembangunan di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua. Dalam sambutannya, Velix menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Presiden Prabowo dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan profesional.
Struktur Komite dan Anggota
Selain Velix Wanggai sebagai ketua, Komite Percepatan Pembangunan Papua beranggotakan sepuluh tokoh penting, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat Papua. Beberapa nama yang tergabung di antaranya :
- John Wempi Wetipo, mantan Wakil Menteri Dalam Negeri
- Paulus Waterpauw, mantan Penjabat Gubernur Papua
- Ribka Haluk, pejabat asal Papua Tengah
- Ali Hamdan Bogra
- Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
- John Gluba Gebze, tokoh senior Papua
- Ari Sihasale, perwakilan dari kalangan profesional
Keberagaman latar belakang anggota ini diharapkan mampu menciptakan sinergi lintas bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, hingga penguatan ekonomi lokal.
Sinergi dengan BP3OKP
Komite ini akan bekerja berdampingan dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang diketuai oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jika BP3OKP berperan sebagai pengarah dan pengendali kebijakan besar, maka Komite Eksekutif bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Tugas dan Fokus Kerja
Komite Percepatan Pembangunan Papua memiliki lima fokus utama :
- Peningkatan konektivitas infrastruktur — mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara di wilayah terpencil.
- Penguatan layanan pendidikan dan kesehatan — memastikan guru dan tenaga medis tersedia secara merata di seluruh kabupaten.
- Pemberdayaan ekonomi lokal — mendorong UMKM dan koperasi berbasis sumber daya alam lokal.
- Percepatan digitalisasi dan energi bersih — memperluas akses internet dan listrik di pedalaman.
- Pelibatan masyarakat adat — menjadikan masyarakat adat mitra dalam setiap tahap pembangunan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan pembangunan Papua tidak bersifat top-down, melainkan partisipatif dan berbasis kearifan lokal.
Dukungan Daerah dan Tokoh Papua
Beberapa kepala daerah di Papua menyambut baik pembentukan komite ini. Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Wenda, mengatakan inisiatif ini akan mempercepat sinkronisasi program pusat dan daerah.
Tokoh masyarakat seperti Pdt. Socrates Yoman juga menyebut langkah pemerintah sebagai bentuk keseriusan untuk mendengar suara masyarakat Papua, asalkan dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Agenda Kerja Tahap Awal
Dalam tiga bulan pertama, komite akan melakukan pemutakhiran data pembangunan di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Data ini mencakup kemajuan proyek, kondisi sosial, serta kebutuhan prioritas di tiap provinsi.
Selain itu, tim akan meninjau ulang program-program yang dianggap tumpang tindih dan memfokuskan anggaran untuk sektor-sektor yang berdampak langsung, seperti pendidikan dan ekonomi masyarakat adat.
Velix menegaskan bahwa setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dilaporkan secara berkala kepada Presiden serta BP3OKP.
Harapan Presiden Prabowo
Dalam penutup pidatonya di Istana Negara, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun Papua dengan pendekatan keadilan sosial. Ia menegaskan, tidak boleh ada daerah di Indonesia yang tertinggal.
Pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menandai babak baru dalam kebijakan pembangunan wilayah timur Indonesia. Dengan kepemimpinan Velix Wanggai, dukungan Wapres Gibran Rakabuming, serta sinergi berbagai lembaga, pemerintah berharap langkah ini mampu mempercepat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara nyata.
Langkah ini juga mempertegas komitmen pemerintahan Prabowo–Gibran dalam melanjutkan kebijakan afirmatif bagi Papua dengan prinsip transparansi, kolaborasi, dan keberlanjutan.