Jember, Harianmedia – Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat bicara menyikapi maraknya insiden kerusakan fasilitas umum usai demonstrasi beberapa hari terakhir. Dalam konferensi pers yang digelar secara daring, AHY secara tegas meminta agar Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan segera memobilisasi proses perbaikan, pemulihan, dan rehabilitasi infrastruktur—terutama sarana transportasi publik yang rusak atau dibakar—agar masyarakat kembali dapat memanfaatkannya seperti semula.
Lokasi dan Skala Kerusakan yang Terjadi
Perusakan fasilitas publik terjadi secara masif dan menyasar berbagai titik strategis di Jakarta. Beberapa halte TransJakarta, seperti Halte Polda Metro Jaya, Senen Toyota Rangga, Sentral Senen, Senayan BDKI, Gerbang Pemuda, Bundaran Senayan, dan Pemuda Pramuka dilaporkan menjadi sasaran pelaku vandalisme dan pembakaran . Selain itu, stasiun MRT juga sempat dirusak, menambah daftar panjang kerusakan yang mengganggu aktivitas publik.
Respon AHY: Segera Koordinasikan Perbaikan Infrastruktur
AHY menyatakan akan memerintahkan Menteri PU dan Menhub untuk mengambil langkah cepat memperbaiki infrastuktur yang rusak. “Saya tentu akan secara khusus menyampaikan kepada Menteri PU, Menteri Perhubungan… sehingga bisa ditanggulangi, diperbaiki, direhabilitasi sehingga bisa berfungsi seperti sedia kala,” ucapnya.
Sebelumnya, ia juga telah menginstruksikan rapat koordinasi lanjutan dengan instansi terkait agar proses pemulihan berjalan efektif dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.
Imbauan untuk Hindari Perusakan
AHY tegas mengimbau agar unjuk rasa disampaikan dengan damai—tanpa vandalisme dan aksi destruktif. “Mari hentikan segala bentuk pengerusakan, pembakaran terhadap fasilitas-fasilitas umum, apalagi kemudian ada korban jiwa di situ,” katanya . AHY menyampaikan bahwa kerusakan fasilitas publik sejatinya merugikan seluruh masyarakat.
Koordinasi dengan Para Menteri & Dampak Ekonomi
Lebih lanjut, AHY juga menyoroti dampak ekonomi dari tindakan destruktif. Demonstrasi yang berakhir anarkis ternyata bisa menghambat laju investasi dan menciptakan ketidakpastian di mata investor. Ia menegaskan bahwa infrastruktur—termasuk jalan tol, halte, dan stasiun—adalah tulang punggung mobilitas barang dan jasa. Kerusakan yang akan terjadi akibat demo destruktif, mustahil dapat dibiarkan tanpa perbaikan segera.
Dampak Sosial dan Pemulihan Layanan Transportasi
Beberapa operator transportasi mulai melakukan perbaikan darurat. Beberapa halte TransJakarta sudah mulai dibersihkan oleh petugas gabungan, termasuk TNI dan petugas kebersihan. Bahkan, TransJakarta sempat menghentikan layanan untuk sementara waktu. Sebagai kompensasi, Pemprov DKI Jakarta menerapkan tarif spesial Rp1 untuk layanan transportasi tertentu hingga sejumlah halte terganggu kembali normal.
Peran Strategis AHY sebagai Menko Infrastruktur
Sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), peran AHY sangat strategis dalam memimpin respons krisis pasca-demo. Ia bertindak cepat dan koordinatif, menunjukkan bahwa pemerintah tetap hadir memberikan solusi. Penanganan infrastruktur menjadi tanggung jawab kolektif: mulai dari Kementerian PUPR, Kemenhub, hingga Pemda dan operator lokal.
Kerusahan yang terjadi menyebabkan kerusakan fasilitas publik yang sangat merugikan dan merusak kenyamanan sosial. Sikap tegas AHY yang mendesak perbaikan cepat serta mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perusakan menjadi sinyal penting: pembangunan dan perlindungan warga menjadi prioritas, bahkan dalam situasi krisis.
Pemulihan infrastruktur bukan hanya tentang memulihkan fungsi fisik, tetapi juga mewujudkan kepercayaan publik bahwa pemerintah hadir di tengah penyelesaian masalah bersama. Semoga aksi kolektif untuk menjaga ketertiban dan infrastruktur dapat menjadi pelajaran penting agar masa depan bangsa tetap kondusif, produktif, dan aman.