Jakarta, Harianmedia – Kontroversi besar kembali mengguncang parlemen. Partai NasDem dan PAN secara resmi telah menonaktifkan empat anggotanya—Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya—terhitung mulai 1 September 2025, menyusul gelombang protes publik dan demonstrasi yang memanas di berbagai daerah. Lantaran dinilai telah mengeluarkan pernyataan yang mencederai perasaan rakyat, langkah tegas ini diambil sebagai jawaban partai atas kritik tajam yang mengarah pada kredibilitas lembaga legislatif. Berikut rangkaian fakta, latar belakang, serta reaksi yang berkembang di tengah dinamika politik pasca-keputusan tersebut.
Kronologi Keputusan Partai
NasDem menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach
Melalui siaran pers tertanggal 31 Agustus 2025, Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim menyatakan penonaktifan kedua kader tersebut efektif sejak 1 September 2025, atas pernyataan yang dianggap menyimpang dari nilai perjuangan partai dan menyinggung rakyat.
Charles Meikyansah, kader internal, turut membenarkan keputusan tersebut.
PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya
Pada hari yang sama, DPP PAN via Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi mengumumkan penonaktifan kedua politisi tersebut sebagai anggota DPR, juga efektif 1 September 2025. Keputusan tersebut sebagai respons atas pernyataan hingga aksi yang memicu kegaduhan publik.
Penyebab dan Memicu Protes
Kontroversi Sahroni & Nafa
Ahmad Sahroni sebelumnya menyebut aspirasi rakyat yang meminta DPR dibubarkan sebagai “orang tertolol,” sementara Nafa Urbach menyampaikan bahwa kritikan mengenai tunjangan anggota dewan adalah keluhan yang tidak beralasan—menganggap aspirasi itu terlalu dibesar-besarkan. Respons keras publik pun mengikuti, sampai muncul demonstrasi yang memuncak dengan penjarahan rumah kader tersebut.
Viralnya video joget dari Eko dan Uya
Eko Patrio terekam berjoget usai sidang tahunan MPR, dengan komentar bahwa tunjangan dewan “hanya recehan” dibandingkan pendapatannya sebagai artis. Uya Kuya pun ikut terkena sorotan setelah meme video joget mereka beredar luas. Massa menilai sikap ini tidak menghormati momen formal sidang .
Eko Patrio terekam berjoget usai sidang tahunan MPR, dengan komentar bahwa tunjangan dewan “hanya recehan” dibandingkan pendapatannya sebagai artis. Uya Kuya pun ikut terkena sorotan setelah meme video joget mereka beredar luas. Massa menilai sikap ini tidak menghormati momen formal sidang.
Dampak Sosial dan Demonstrasi
Aksi demo yang terjadi telah meluas hingga ke kediaman anggota DPR. Rumah Sahroni di Tanjung Priok dan rumah serta kontrakan yang dikira milik Nafa Urbach menjadi sasaran penjarahan massa. Barang-barang dari rumah-rumah tersebut diangkut massa, termasuk kursi, elektronik, hingga barang pribadi seperti patung —dokumentasi intensif tercerita dalam tagar dan media sosial.
Situasi ini menciptakan kegaduhan sosial: aparat tampak kewalahan, demonstrasi memanas, dan kritik terhadap DPR makin gencar menyerukan reformasi serta akuntabilitas politisi.
Respon dan Penjelasan dari Anggota DPR
Permintaan maaf publik
Baik Eko Patrio maupun Uya Kuya menyampaikan permintaan maaf melalui akun media sosial mereka, dengan nada tulus dan penyesalan atas respons yang mengecewakan rakyat.
Sahroni tidak langsung minta maaf
Ahmad Sahroni diketahui menghindari sorotan dan dilaporkan sempat berada di luar negeri. Meski belakangan menyatakan permintaan maaf, ia juga sempat menyalahkan lingkungan sekitar atas kejadian penjarahan, membuat masyarakat menilai klarifikasinya belum cukup empatik.
Aspek Hukum & Keuangan DPR
Meski dinonaktifkan, keempat anggota tersebut masih tercatat sebagai anggota DPR dan berhak atas gaji serta tunjangan sesuai ketentuan perundangan. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, anggota yang diberhentikan sementara tetap menerima hak keuangan. Tunjangan yang masih diterima meliputi: tunjangan istri/suami, anak, jabatan, komunikasi, kehormatan, beras, hingga tunjangan rumah (periode 2024–2029).
Reaksi Publik dan Pengamat
Para pengamat politik menyerukan agar keempat anggota DPR tersebut mundur total demi meredam ketegangan. Beberapa menyampaikan bahwa penonaktifan ini adalah langkah mitigasi yang terlambat dan meminta evaluasi internal parlemen menyeluruh. Dewan Perwakilan pun mendapat tekanan untuk menghentikan kenaikan tunjangan dan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Langkah penonaktifan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya menandai momen refleksi bagi DPR RI—bahwa setiap pernyataan dan tindakan wakil rakyat selalu memiliki konsekuensi nyata. Kegaduhan sosial telah membuka pintu bagi tuntutan reformasi mendalam parlemen. Kini, publik menunggu tindakan nyata dari DPR: transparansi tunjangan, akuntabilitas anggota, serta pembuktian bahwa lembaga legislatif benar-benar berpihak pada rakyat. Waktunya tidak hanya maaf, melainkan perubahan.