Surabaya, 27 Agustus 2025 – Menjelang rencana aksi demonstrasi yang akan digelar pada 3 September 2025 di Surabaya dengan tuntutan penghapusan pajak, pengusutan dugaan korupsi dana hibah, dan pemberantasan pungli di sekolah, kritik tajam disampaikan oleh Yogi Pratama, Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Jawa Timur sekaligus Mantan Ketua HMI Badko Jatim.
Yogi menilai bahwa ketiga tuntutan tersebut bersifat populis, tidak realistis, dan berisiko memecah belah masyarakat jika tidak disikapi secara objektif.
“Aksi unjuk rasa adalah hak warga negara. Namun jika tuntutannya tidak berdasarkan realita kebijakan dan data yang valid, maka justru bisa menyesatkan publik,” ujar Yogi saat ditemui di Situbondo, Selasa (27/8/2025).
Kritik Terhadap 3 Tuntutan Aksi
1. Penghapusan Pajak: Tuntutan yang Tidak Berdasar
Yogi menjelaskan bahwa pajak adalah instrumen utama pendanaan pembangunan di Indonesia, termasuk untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
“Menghapus pajak bukan solusi, itu justru ancaman terhadap pelayanan publik. Yang perlu kita dorong adalah pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel,” tegas mantan Ketua HMI Badko Jatim itu.
Menurutnya, tuntutan seperti ini menunjukkan minimnya pemahaman ekonomi dan hanya menjadikan isu pajak sebagai alat agitasi.
2. Korupsi Dana Hibah: Harus Diuji Secara Hukum, Bukan Lewat Tuduhan Umum
Menanggapi isu korupsi dana hibah, Yogi menekankan pentingnya pendekatan hukum. Ia mengingatkan bahwa tudingan tanpa bukti berpotensi menjadi fitnah yang merusak citra lembaga dan tokoh tanpa proses pembuktian.
“Kalau memang ada pelanggaran, silakan laporkan ke KPK, BPK, atau Kejaksaan. Tapi jangan membawa isu hibah sebagai komoditas politik tanpa data,” katanya.
3. Pungli Sekolah: Masih Ada, Tapi Sedang Ditindak Tegas
Soal pungli di sekolah, Yogi mengakui masih ada kasus yang muncul. Namun ia menyatakan bahwa pemerintah daerah dan dinas pendidikan terus berupaya menanggulangi lewat pelaporan publik, audit, dan pengawasan saber pungli.
“Mungkin ada pungli, tapi itu oknum tertentu di sekolah, bukan gubernur, bukan kepala dinas. Jadi kurang tepat sasaran jika pungli ini dijadikan senjata utk menyerang gubernur wakil gubernur.
Gubernur sudah berpesan tidak ada pungli. Wakil gubernur juga sudah turun ke sekolah, melalui media sosial,” tambahnya.
Himbauan untuk Tidak Turun ke Jalan
Melihat konteks tuntutan dan potensi disinformasi di balik rencana aksi 3 September, Yogi secara terbuka menghimbau agar masyarakat tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut.
“Saya mengajak warga Jatim untuk tidak ikut aksi demo yang hanya membuang energi dan bisa menimbulkan ketegangan sosial. Mari jaga kondusifitas bersama,” ujarnya.
Ia juga mengajak mahasiswa dan aktivis untuk memilih jalur dialog dan diskusi kebijakan secara intelektual ketimbang turun ke jalan dengan tuntutan yang tidak substansial.
“Aspirasi rakyat harus disuarakan dengan bijak dan bermartabat. Bukan dengan tekanan massa tanpa arah yang jelas,” tegas Yogi.
Perkuat Peran Masyarakat Lewat Jalur Konstitusional
Yogi Pratama menegaskan bahwa semua isu yang menjadi perhatian masyarakat—baik pajak, korupsi, maupun pungli—perlu diselesaikan melalui sistem yang telah tersedia.
“Kita punya lembaga audit, lembaga penegak hukum, sistem pengaduan online, bahkan media sosial. Ayo gunakan semua itu untuk perbaikan. Tidak semua masalah harus dibawa ke jalanan,” ujarnya.
Yogi menyampaikan bahwa Jawa Timur selama ini dikenal sebagai provinsi dengan stabilitas sosial yang baik dan semangat gotong royong tinggi. Ia berharap semua pihak menjaga suasana agar tetap damai dan kondusif menjelang akhir tahun.
“Jawa Timur adalah rumah kita bersama. Mari kita rawat dengan kedewasaan, bukan keributan,” pungkasnya.
ʜɪʟᴍᴀɴ ꜱɪʀᴇɢᴀʀ