Jakarta, Harianmedia – Ajakan demonstrasi “Bubarkan DPR” yang dikabarkan akan berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025, kini tengah menjadi sorotan media dan publik. Poster digital dengan tagar #BubarkanDPR ramai dibagikan di berbagai platform—mulai dari X (Twitter), TikTok, hingga grup WhatsApp. Meski demikian, hingga tanggal 24 Agustus 2025, belum ada pelaksana resmi aksi yang mengonfirmasi rencana tersebut.
Viral di Medsos, Tapi Belum Ada Penyelenggara Resmi
Sejak 21 Agustus, ribuan unggahan menyebutkan lokasi titik kumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dengan pesan agar massa turun ke jalan menuntut Presiden Prabowo mengeluarkan dekrit membubarkan DPR. Tidak sedikit yang membagikan “tips menghadapi gas air mata”, menambah kesan bahwa aksi ini sedang dipersiapkan secara besar-besaran. Namun, sejumlah media menyatakan belum menemukan penyelenggara atau panitia resmi di balik ajakan ini—aliansi mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil yang disebut-sebut pun tidak mengaku bertanggung jawab.
Gagasan “Bubarkan DPR” Dipicu Isu Tunjangan Rumah
Salah satu pemicu besar kemarahan publik adalah kebijakan baru DPR yang memberi tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Dari penelusuran media, pimpinan DPR membantah ini merupakan kenaikan gaji—melainkan kompensasi atas rumah dinas yang dikembalikan. Meski begitu, angka ini memicu pro dan kontra, terutama dengan estimasi gaji total anggota DPR bisa melampaui Rp100 juta per bulan setelah semua tunjangan dihitung.
Organisasi Besar: “Kami Tidak Ikut”
Beberapa nama organisasi yang disebut sebagai penyelenggara, seperti BEM SI (Kerakyatan) dan Partai Buruh/KSPSI, telah secara tegas menyatakan tidak terlibat dalam rencana demo 25 Agustus. Mereka juga menyatakan bahwa aksi terdekat justru dijadwalkan pada 28 Agustus 2025, mengangkat tuntutan seperti penolakan upah murah dan penghapusan outsourcing.
Perlu dicatat bahwa klaim keterlibatan mereka dalam ajakan itu disanggah secara resmi, memperkuat dugaan bahwa gelombang 25 Agustus lebih bersifat viral daripada terorganisasi.
DPR: Pintu Terbuka, Tapi…
Puan Maharani (Ketua DPR RI) memberikan respons yang terkesan menenangkan dengan menyatakan bahwa “pintu DPR terbuka lebar bagi yang ingin menyampaikan pendapat”. Pernyataan ini menarik perhatian, mengingat di lapangan, akses ke komplek DPR sering dijaga ketat dengan barikade.
Sementara itu, Ahmad Sahroni (Wakil Ketua DPR) mengimbau masyarakat supaya tidak menyebarkan narasi sembarangan terkait ajakan itu, atau menyimpulkan ketiadaan DPR dengan mudah.
Aparat Siagakan Pengamanan
Polri Metro Jaya, melalui Polda Metro dan Polres Jakarta Pusat, menyatakan telah menyiapkan pengamanan untuk potensi unjuk rasa di area DPR/MPR. Sebagai bahan antisipasi, mereka mengacu pada pengalaman pembubaran aksi mahasiswa pada 21 Agustus, yang terjadi setelah melewati waktu izin.
Apa yang Perlu Diwaspadai Publik?
- Tidak ada penanggung jawab resmi: Meski ajakan sangat ramai, namun tidak ada panitia terstruktur—sehingga publik perlu berhati-hati terhadap hoaks dan provokasi.
- Rencana aksi buruh berbeda: Aksi besar terkonfirmasi adalah pada 28 Agustus, bukan 25 Agustus, dengan fokus isu ekonomi dan ketenagakerjaan.
- Respon lembaga tetap waspada: DPR menyatakan “pintu terbuka”, tapi aparat siap melakukan pengamanan dan penegakan hukum bila diperlukan.
- Inti emosi publik: Reaksi terhadap isu tunjangan dan transparansi anggaran DPR.
Ajakan demo “Bubarkan DPR” pada 25 Agustus 2025 memang menjadi sorotan utama belakangan ini—tuntutannya sederhana namun tajam: tekanan agar presiden membubarkan DPR. Namun, hingga 24 Agustus, belum ada penyelenggara resmi atau organisasi besar yang mengaku menggerakkan massa. Isu tunjangan DPR menjadi pemicu emosi publik, sementara DPR dan aparat tetap memberi respons protes yang tegas namun tertib.