Harianmedia.com – Komisi VI DPR RI menyoroti sejumlah permasalahan yang melibatkan PT Telkom Indonesia dan anak perusahaannya dalam rapat dengar pendapat yang digelar bersama Direktur Utama Telkom dan Telkomsel, Rabu (2/7).
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Rivqi Abdul Halim, meminta Telkom melakukan evaluasi terhadap kinerja anak-anak usahanya yang dinilai tidak berkembang dan tidak memberikan nilai tambah terhadap Telkom Group. “Anak perusahaan Telkom sangat banyak, tapi yang benar-benar sehat hanya Telkomsel dan Mitratel. Kalau tidak berkembang, lebih baik dievaluasi,” tegas legislator dari Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) itu. Rivqi juga mengangkat isu potensi Corporate Social Responsibility (CSR) bagi jamaah haji yang mayoritas menggunakan layanan Telkomsel saat di Arab Saudi. “Dengan jumlah lebih dari 200 ribu jamaah yang pakai kuota Telkomsel, mestinya ada CSR sederhana, seperti pemberian mukena atau kebutuhan ibadah lainnya,” ujar Rivqi.
Sementara itu, koleganya dari Fraksi PKB, Nasim Khan (Dapil Jatim III: Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi), menyoroti dugaan tidak transparannya pengelolaan sisa kuota oleh Telkomsel. Mengutip temuan Indonesia Audit Watch (IAW), ia menyebut potensi kerugian negara akibat sisa kuota yang hangus mencapai Rp63 triliun per tahun. “Telkomsel perlu terbuka. Sisa kuota ke mana dan bagaimana kelanjutannya? Konsumen berhak tahu. Ini soal perlindungan konsumen,” ujar Nasim. Ia menambahkan, banyak masyarakat mengeluhkan hangusnya kuota setelah masa aktif paket berakhir tanpa kompensasi yang adil.
Kedua legislator tersebut mendorong agar Telkom Group dan Telkomsel segera memberi klarifikasi resmi serta memperbaiki kebijakan agar lebih berpihak pada konsumen.